Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 terhadap penertiban pedagang kaki lima di pinggiran jalan AH. Nasution Kota Bandung

Nurfauji, Aji (2025) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 terhadap penertiban pedagang kaki lima di pinggiran jalan AH. Nasution Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Aji Nurfauji - Skripsi Final-1.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Aji Nurfauji - Skripsi Final-2.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Aji Nurfauji_Lembar Pernyataan Karya Sendiri.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Aji Nurfauji - Skripsi Final-9-11.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Aji Nurfauji - Skripsi Final-12-32.pdf Download (352kB) | Preview
	Text (BAB II) Aji Nurfauji - Skripsi Final-33-65.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB) | Request a copy
	Text (BAB III) Aji Nurfauji - Skripsi Final-66-86.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) Aji Nurfauji - Skripsi Final-87-88.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Aji Nurfauji - Skripsi Final-89-99.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Aji Nurfauji - Skripsi Final-100-101.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB) | Request a copy

Abstract

PKL (Pedagang Kaki Lima) merujuk pada pedagang sektor informal yang menggunakan fasilitas terbuka/tertutup dan bergerak maupun tidak bergerak. Dari tahun ke tahun PKL (Pedagang Kaki Lima) semakin terpinggirkan oleh karena banyak nya pelanggaran yang dilakukan. Imbas dari pelanggaran tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dan berbagai peraturan untuk menata kembali kota dan menertibkan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang melakukan pelanggaran. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) dan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 agar terealisasi sehingga menciptakan tertib hukum dan tertib sosial. fokus penelitian di Kecamatan Cibiru dan Ujungberung Kota Bandung . Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu memberikan gambaran peristiwa hukum secara komprehensif dengan melihat kesesuaian atau kenyataan yang ada di masyarakat, kemudian di analisis menggunakan teori, kaidah, asas, dan fakta hukum yang relevan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan beberapa teori: Teori Negara Hukum bahwa negara berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku., Teori Administrasi bertujuan memelihara ketertiban, Berkeadilan dan Obyektif terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat Negara, Teori Efektivitas jika hukum akan efektif hanya jika ia mencapai tujuannya. Penelitian ini menunjukkan beberapa ketidaksesuaian antara Das sein (fakta di lapangan) dengan das sollen (aturan hukum yang seharusnya) pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) belum berjalan secara efektif, Faktor pendukung salah satunya adalah alur koordinasi yang sudah berjalan, sehingga Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dapat berkolaborasi dengan instansi terkait dapat dilakukan dengan cepat. Hambatan dalam proses penertiban karna masyarakat belum mengetahui terkait Perda Nomor 9 Tahun 2019 dan juga adanya beberapa oknum yang menjadi pelindung bagi PKL menyebabkan proses penertiban menjadi sulit. Hal tersebut jika terus dibiarkan maka akan membuat kemacetan di jalan raya dan juga mengganggu estetika keindahan Kota Bandung. Pentingnya pemerintah dalam hal ini Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) mengedukasi masyarakat berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Actions (login required)

View Item