Penerapan hukum pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis di wilayah hukum Polda Jawa Barat

Mushlih, Taufiq (2025) Penerapan hukum pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (324kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_Bab 1.pdf Download (369kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB)
	Text (BAB III) 7_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text (BAB IV) 8_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (750kB)

Abstract

Jenis tembakau sintetis merupakan salah satu bentuk tindak pidana narkotika yang semakin marak terjadi, termasuk di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Peredaran dan penyalahgunaan tembakau sintetis menjadi persoalan serius karena berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan memicu keresahan sosial. Secara normatif (das sollen), ketentuan hukum terkait larangan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, dan penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman telah diatur secara tegas dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataannya (das sein), kasus penyalahgunaan tembakau sintetis tetap ditemukan di wilayah hukum Polda Jawa Barat sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau sintetis serta menguraikan unsur-unsur hukum yang digunakan sebagai dasar penerapan pasal tersebut di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori kepastian hukum dan teori pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat dan dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau sintetis di wilayah hukum Polda Jawa Barat pada prinsipnya mengacu pada ketentuan hukum positif, tetapi implementasinya belum optimal karena berbagai hambatan teknis maupun struktural. Penerapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan penyidikan dengan memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Narkotika. Unsur formil dipenuhi melalui alat bukti sah yang meliputi barang bukti, keterangan tersangka, hasil uji laboratorium, dan keterangan saksi, sedangkan unsur materil dipenuhi melalui fakta hukum bahwa tembakau sintetis termasuk narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, penerapan hukum ini telah mencerminkan asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan yang meliputi pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Actions (login required)

View Item