Maulana, Debby Artamevira (2025) Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pada pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi 2019-2023 ditinjau Dari Wide-Scope Deterrence Theory. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (1_cover)
1_cover.pdf Download (106kB) | Preview |
|
|
Text (2_abstrak)
2_abstrak.pdf Download (26kB) | Preview |
|
|
Text (3_spplagiarism)
3_spplagiarism.pdf Download (501kB) | Preview |
|
|
Text (4_daftarisi)
4_daftarisi.pdf Download (100kB) | Preview |
|
![]() |
Text (5_bab1)
5_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) |
|
![]() |
Text (6_bab2)
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) |
|
![]() |
Text (7_bab3)
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) |
|
![]() |
Text (8_bab4)
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB) |
|
![]() |
Text (9_daftarpustaka)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) |
|
![]() |
Text (10_lampiran)
10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (808kB) |
Abstract
Tingkat pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tinggi di Kota Cimahi menjadi tantangan serius dalam optimalisasi pendapatan daerah dan penegakan hukum. Penegakan yang selama ini berfokus pada pendekatan administratif dan sanksi eksternal dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran PKB, khususnya dengan mempertimbangkan pendekatan teoritik yang lebih luas dan holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran PKB dalam kerangka hukum positif di Indonesia, (2) efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di Kota Cimahi, serta (3) penerapan prinsip-prinsip Wide-Scope Deterrence Theory dalam mengevaluasi efektivitas sanksi pidana atas pelanggaran PKB. Kerangka berpikir penelitian dibangun dengan mengintegrasikan teori penegakan hukum pidana, hukum pajak daerah, dan Wide-Scope Deterrence Theory yang menekankan pentingnya pendekatan ganda berupa sanksi eksternal dan kesadaran moral internal dalam menciptakan kepatuhan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada instansi terkait, yaitu Satlantas Polres Cimahi dan UPTD Samsat Kota Cimahi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi regulasi, praktik penegakan, dan relevansi teori dalam konteks lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran PKB di Indonesia masih terbatas, karena pelanggaran pajak umumnya diperlakukan sebagai pelanggaran administratif, dan baru dikualifikasi sebagai tindak pidana jika terdapat unsur kesengajaan berat seperti pemalsuan dokumen; (2) proses penegakan hukum di Kota Cimahi relatif efektif dalam jangka pendek melalui razia dan penindakan administratif, namun belum berhasil membentuk kepatuhan jangka panjang karena pendekatan masih bersifat represif; dan (3) prinsip-prinsip Wide-Scope Deterrence Theory memberikan kerangka evaluatif yang relevan, dengan mendorong integrasi antara sanksi tegas dan pendekatan edukatif, moral, serta partisipatif sebagai kunci menciptakan budaya taat pajak yang berkelanjutan.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pajak Kendaraan Bermotor; Pelanggaran Pidana; Penegakan Hukum; Wide-Scope Deterrence Theory |
Subjects: | Law Law > General Publications of Law Criminal Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Debby Artamevira Maulana |
Date Deposited: | 03 Sep 2025 01:58 |
Last Modified: | 03 Sep 2025 01:58 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/117271 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |