Keabsahan konten youtube sebagai jaminan utang di lembaga keuangan dalam PP no. 24 tahun 2022 perspektif hukum ekonnomi syariah

Yunavisa, Sindi Aulia (2025) Keabsahan konten youtube sebagai jaminan utang di lembaga keuangan dalam PP no. 24 tahun 2022 perspektif hukum ekonnomi syariah. Sarjana thesis, UIN Sunana Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBEBAS PLAGIARISM) Keterangan bebas plagiarisme.pdf Download (565kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI..pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (380kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif yang kini menjadi sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di era digital, dengan mengandalkan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah serta membuka peluang kerja. Fenomena meningkatnya pendapatan dari profesi konten kreator, khususnya di platform YouTube, menegaskan peran penting subsektor ini dalam ekosistem ekonomi modern. Sebagai bentuk dukungan terhadap potensi tersebut, pemerintah menerbitkan PP No. 24 Tahun 2022 yang mengatur bahwa kekayaan intelektual, termasuk konten digital, dapat dijadikan sebagai jaminan utang di lembaga keuangan konvensional maupun syariah, sehingga membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku kreatif. Namun demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan konten YouTube sebagai objek jaminan masih perlu dikaji secara lebih mendalam, mengingat pentingnya prinsip-prinsip utama dalam muamalah Islam seperti keadilan, larangan riba, dan kepastian hukum yang harus dijaga dalam setiap transaksi keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Menganalisis ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2022 tentang sertifikat konten youtube sebagai jaminan utang. 2). Mengidentifikasi Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap objek jamianan konten youtube yang dijadikan sebagai jaminan.3). Menganalisis kesesuaian antara peraturan mengenai sertfikat konten youtube sebagai jaminan utang dalam PP No 24 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kerangka teori yang digunakan dalam peneitian ini antara lain: grand theory berupa Maqashid al-Syariah yang menekankan tujuan-tujuan syariat, khususnya hifzh al-mal (perlindungan harta); middle-range theory yang mencakup teori rahn (gadai dalam fikih muamalah) dan (teori kepemilikan milkiyah) yang menilai keabsahan aset digital sebagai objek jaminan; serta applied theory berupa teori legal positivisme, yang digunakan untuk menelaah regulasi formal dalam PP No. 24 Tahun 2022 sebagai dasar hukum penggunaan kekayaan intelektual seperti sertifikat YouTube sebagai jaminan hutang di lembaga keuangan. Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mejlis ulama Indonesia (DSN-MUI) Penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis normatif, dengan memberikan deskrifsi dan analisis mengenai: Keabsahan Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Lembaga Keuangan Dalam PP No 24 Tahun 2022 Perspektif Hukum Ekonnomi Syariaah Hasil penelitian ini menyimpulakan bahwa: (1) Sertifikat konten YouTube diakui sebagai jaminan utang dalam PP No. 24 Tahun 2022, dengan syarat konten terdaftar dan dikelola secara komersial, menunjukkan nilai ekonomi yang jelas. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Objek Jaminan: Konten YouTube memenuhi kriteria sebagai objek jaminan dalam akad rahn, asalkan memiliki nilai ekonomi (mal mutaqawwim) dan kepemilikan yang sah. (3) sertifikat konten YouTube sebagai jaminan utang tidak boleh menurut syariah, karena mengandung unsur gharar yang tinggi akibat fluktuasi nilai dan risiko pelanggaran hak cipta. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, sehingga perlu mekanisme penilaian yang lebih stabil dan transparan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Actions (login required)

View Item