Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja klaster pertanahan

Darmawan, Azzahra Putri (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja klaster pertanahan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN KARYA SENDIRI.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (424kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy

Abstract

Pemberlakuan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pertanahan nasional. Regulasi ini dinilai lebih mengakomodasi kepentingan investasi dibanding kepentingan rakyat, sehingga memicu konflik agraria, perampasan tanah, dan pengabaian hak masyarakat adat. Melalui pendekatan siyasah dusturiyah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi pasal-pasal yang mengatur klaster pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menelaah norma hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan pemerintah, serta mengkaji regulasi klaster pertanahan tersebut melalui perspektif siyasah dusturiyah Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data primer diperoleh dari UUD 1945, UUPA 1960, serta peraturan turunan Undang Undang Cipta Kerja, sementara data sekunder dari literatur hukum dan kajian akademik. Analisis difokuskan pada kesesuaian norma hukum dengan prinsip siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama: teori kepastian hukum, kewajiban negara, dan kepemilikan dalam Islam. Ketiganya menjadi alat kritik terhadap arah kebijakan pertanahan agar berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa klaster pertanahan dalam UU No. 6 Tahun 2023 dengan mengaitkannya pada Pasal 33 UUD 1945 dan perspektif siyasah dusturiyah. Regulasi ini menghadirkan instrumen baru seperti Bank Tanah, Hak Pengelolaan, hak ruang atas-bawah tanah, dan digitalisasi dokumen yang ditujukan untuk mendukung investasi. Namun, penerapannya dinilai cenderung menguntungkan investor dan memperlebar ketimpangan akses tanah, sementara perlindungan terhadap masyarakat adat dan petani kecil masih lemah. Hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan pemerintah juga memperlihatkan dominasi negara atas tanah tanpa partisipasi masyarakat yang memadai. Dari perspektif siyasah dusturiyah, regulasi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahah dan keadilan sosial, sebab orientasi hukum lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dibanding pemerataan dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Actions (login required)

View Item