Analisis putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Parliamentary Treshold bagi partai politik dalam perspektif siyasah dusturiyah

Ramadhan, Ashari Rizki (2025) Analisis putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Parliamentary Treshold bagi partai politik dalam perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_lembarpernyataan.pdf Download (291kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (534kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai konstitusional bersyarat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi, mengidentifikasi akibat hukum yang timbul bagi partai politik, serta menelaah relevansinya dalam perspektif siyāsah dustūriyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif landasan hukum dalam pertimbangan hakim dan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap partisipasi partai politik serta menilai keselarasan substansinya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertumpu pada teori negara hukum dan kedaulatan rakyat, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah), serta otoritas Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd dalam menjaga legitimasi kebijakan penguasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu yang relevan serta literatur hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan aspek keadilan representatif dan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar dalam memberikan amar putusan. Mahkamah menilai bahwa ambang batas sebesar 4% menyebabkan terbuangnya lebih dari 17 juta suara sah pemilih pada Pemilu 2024, Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa ketentuan bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029, dan meminta pembentuk undang-undang melakukan revisi agar lebih proporsional dan maslahat. Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, putusan ini mencerminkan prinsip keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan perubahan hukum sesuai konteks zaman (taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah).

Actions (login required)

View Item