Partisipasi politik masyarakat pada pemungutan suara ulang Pilkada serentak 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya perspektif siyasah dusturiyah

Fauzan, Muhammad and Pelita, Bobang Noorisnan and Rizal, Lutfi Fahrul (2025) Partisipasi politik masyarakat pada pemungutan suara ulang Pilkada serentak 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya perspektif siyasah dusturiyah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6 (2). pp. 1-25. ISSN 2746-4075

Preview

Text 1476-File Utama Naskah-6013-1-10-20250725.pdf Download (657kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji partisipasi politik masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Sebagai wujud kedaulatan rakyat, Pilkada harus menjamin partisipasi aktif masyarakat. KPU Kabupaten Tasikmalaya telah berupaya menerapkan hukum responsif melalui sosialisasi dan pelibatan pihak terkait sesuai Pasal 26 PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Namun, total pemilih PSU hanya 63,4%, menurun 4,5% dari Pilkada sebelumnya. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kendala pelaksanaan di lapangan, seperti waktu PSU yang berdekatan dengan arus balik Idul Fitri dan mobilitas urban tinggi, jangka waktu sosialisasi KPU yang sangat singkat (60 hari) dan minimnya intensitas di daerah sulit, menurunnya kepercayaan publik pasca-pelanggaran Pilkada sebelumnya, serta masalah akurasi DPT akibat kematian pemilih yang tidak diperbarui. Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, fenomena ini mengindikasikan belum optimalnya prinsip shura, ‘adl, dan ijma’ al-ummah, menunjukkan adanya "hukum responsif semu". KPU, sebagai agen maslahah ‘ammah, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan partisipasi inklusif demi legitimasi demokrasi yang substansial.

Actions (login required)

View Item