Penerapan prinsip transparansi dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus di Desa Padaulun Kab. Bandung

Fawwzen, Muhammad dhuha Alur (2025) Penerapan prinsip transparansi dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus di Desa Padaulun Kab. Bandung. Sarjana thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
COVER.pdf

Download (102kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LEMBAR PERNYATAAN)
lembar pernyataan karya sendiri (3).pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (197kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (169kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (398kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (323kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (318kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (410kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (295kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (267kB)
[img] Text
REVISI SKRIPSI BUNDLE-77-78.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (369kB)

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa Desa Padaulun menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan kebijakan asas transparansi pembangunan desa. Beberapa dari tantangan tersebut, misalnya kurangnya transparansi laporan dan dokumentasi pelaksanaan. Dalam hal pembangunan Desa Padaulun, transparansi adalah masalah yang terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah desa diminta untuk menerapkan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas selama proses pembangunan desa. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) Kebijakan aparatur desa dalam menerapkan asas transparansi pembangunan di Desa Padaulun Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung; 2) Hambatan kebijakan aparatur desa dalam menerapkan asas transparansi pembangunan di Desa Padaulun Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung; 3) Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan, hambatan, dan solusi aparatur desa dalam menerapkan asas transparansi pembangunan di Desa Padaulun Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Teori Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. 3) Teori prinsip siyasah yakni merupakan konsep politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam 4) Teori Siyasah Dusturiyah pengaturan dan perundang undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi prinsip-prinsip agama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pencarian sumber tertulis terkait dengan judul yang dipilih. Hasil dari penelitian ini yakni: 1) Kebijakan yang dilakukan untuk keberhasilan dan ketercapaian pembangunan desa yakni mulai dari pelaksanaan, perencanaan, pelaporan dan evaluasi. 2) Hambatan prinsip transparansi pelaksanaan kebijakan terdapat kendala yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. 3) Tinjauan Siyasah dusturiyah pada Pembangunan Desa Padaulun. Hal ini kebijakannya sudah sesuai, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala salah satunya kurangnya SDM masyarakat dan partisipasinya, namun dari kebijakan nya dan rencananya sesuai siyasah dusturiyah. Maka dalam hal ini, Solusi untuk menerapkan sesuai nilai islam termasuk siyasah dusturiyah, maka harus menerapkan prinsip siyasah dan teori maslahah untuk hambatan nya.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Pembangunan Desa; Siyasah Dusturiyah; Transparansi
Subjects: Public Finance > Public Finance of Specific Localities
Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Indonesia
Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Muhammad Dhuha Alur Fawwzen
Date Deposited: 04 Sep 2025 02:37
Last Modified: 04 Sep 2025 02:46
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/117469

Actions (login required)

View Item View Item