Sanksi tindak pidana pelecehan dry-humping dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual perspektif hukum pidana Islam

Mubarok, Moch Fajar and Azazy, Yusup and Najmudin, Deden (2025) Sanksi tindak pidana pelecehan dry-humping dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual perspektif hukum pidana Islam. Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 7 (1). pp. 145-163. ISSN 2715-5420

Preview

Text Moch Fajar Mubarok_1213060066_Naskah Jurnal.pdf Download (340kB) | Preview

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sanksi tindak pidana pelecehan seksual dry humping berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perspektif Hukum Pidana Islam. Dry humping merupakan bentuk pelecehan seksual fisik yang dilakukan dengan cara menggesekkan tubuh pada area sensitif korban tanpa persetujuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pelaku dry humping dapat dikenai pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal lima puluh juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Selain itu, sanksi dapat diperberat jika dilakukan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Sementara dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori perbuatan tercela yang mendekati zina dan dikenai sanksi ta’zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim. Kesimpulannya, baik hukum positif maupun Hukum Pidana Islam mengakui bahwa dry humping merupakan bentuk kekerasan seksual fisik yang harus diberi sanksi demi melindungi harkat dan martabat korban serta menjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item