Pencegahan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Maulana Shidiq, Farhan (2025) Pencegahan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (359kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftar Isi.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_BAB I.pdf Download (388kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)
	Text (BAB III) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text (BAB IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text (BAB V) 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial dan hukum yang mengancam keharmonisan keluarga dan martabat kemanusiaan, terutama bagi perempuan dan anak. Negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui UU No. 23 Tahun 2004 dan, secara khusus di Aceh, Qanun No. 9 Tahun 2019 yang mengintegrasikan hukum nasional dengan nilai syariat Islam.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) faktor yang melatarbelakangi lahirnya regulasi pencegahan KDRT, (2) bahan hukum, dasar pertimbangan, dan proses pembentukannya, serta (3) dampak implementasi regulasi tersebut terhadap tren kasus KDRT di masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, serta pendekatan sosiologis terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik UU Nomor 23 Tahun 2004 maupun Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dalam upaya pencegahan KDRT. Namun, tantangan implementasi masih mencakup rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya lembaga penegak hukum, dan adanya resistensi sosial-budaya yang berakar pada nilai patriarki. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pencegahan KDRT secara sistemik dan kontekstual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran komprehensif. (1) Faktor pendorong lahirnya regulasi ini meliputi meningkatnya angka KDRT, kesadaran publik, desakan gerakan perempuan, pengaruh komitmen internasional seperti CEDAW dan SDGs, serta faktor historis seperti konflik bersenjata dan tsunami 2004 di Aceh. (2) Bahan hukum yang menjadi dasar mencakup UUD 1945, UUPA, regulasi pelaksana nasional, literatur akademik, dan masukan tokoh agama. Proses penyusunan dilakukan melalui pembahasan legislatif dan konsultasi publik untuk menjamin legitimasi hukum dan sosiologis. (3) Dampak Implementasi regulasi ini menunjukkan adanya tren penurunan kasus KDRT di beberapa periode, meskipun efektivitasnya masih terkendala rendahnya literasi hukum, keterbatasan aparat, dan resistensi budaya patriarki. Kolaborasi lintas sektor, edukasi publik, dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci optimalisasi perlindungan korban di tingkat lokal maupun nasional.

Actions (login required)

View Item