Tinjauan hukum pelaksanaan kerja sama pengelolaan aset tanah antara Pemerintah Desa Singasari dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasah Maliyah

Fadilah, Egi Restu (2025) Tinjauan hukum pelaksanaan kerja sama pengelolaan aset tanah antara Pemerintah Desa Singasari dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (325kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (452kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan dalam pengelolaan aset desa kerap kali muncul ketika status kepemilikan dan bentuk pemanfaatannya tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Salah satu kasus yang mencuat adalah kerja sama pengelolaan tanah milik Desa Singasari yang digunakan untuk revitalisasi Alun-Alun Singaparna oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun revitalisasi tersebut memberikan nilai estetika dan fungsi sosial bagi masyarakat, muncul persoalan hukum terkait status tanah sebagai aset desa yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas, asas keadilan, serta dampak sosial-ekonomi dari kerja sama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tiga aspek pokok: (1) tinjauan hukum dan implementasi kerja sama pengelolaan aset tanah antara Pemerintah Desa Singasari dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; (2) dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa maupun kabupaten; serta (3) analisis kerja sama tersebut dari perspektif Siyasah Maliyah. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tata kelola aset publik tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun dari integrasi antara teori kepemilikan dalam Islam, prinsip manajemen George R. Terry, serta teori maslahat dalam Siyasah Maliyah. Ketiga teori tersebut digunakan untuk mengkaji keabsahan kepemilikan, efektivitas pengelolaan, dan sejauh mana kerja sama tersebut memenuhi asas kemaslahatan umat. Penelitian ini juga didasarkan pada dalil Al-Quran, Hadits dan kaidah-kaidah fiqh sebagai fondasi normatif dalam pengambilan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, DPUTRLH, BPKPD dan masyarakat sekitar. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menggali makna substantif dari praktik kerja sama dan implikasinya terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama dilakukan melalui perjanjian sewa dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Namun, implementasinya belum optimal karena kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan distribusi manfaat. Secara normatif, kerja sama ini sah sebagai akad ijarah, tetapi belum mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan agar manfaat pengelolaan aset dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item