Upaya badan pengawas pemilu dalam memberantas politik uang pada pemilu legislatif 2024 di Kota Bandung perspektif siyasah dusturiyah

Sabina, Almahikha Putri (2025) Upaya badan pengawas pemilu dalam memberantas politik uang pada pemilu legislatif 2024 di Kota Bandung perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (251kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISME) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (517kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (910kB) | Request a copy

Abstract

Pemilu sebagai pilar demokrasi seringkali dinodai oleh praktik politik uang yang merusak integritas proses pemilihan. Politik uang tidak hanya mengancam keadilan dan kejujuran dalam pemilu, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan kualitas kepemimpinan yang terpilih. Di Kota Bandung, fenomena ini masih menjadi tantangan serius dalam setiap tahapan pemilu. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi krusial dalam mencegah dan menindak pelanggaran, termasuk praktik politik uang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam Islam juga dikaji melalui perspektif siyasah dusturiyah sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan demi tercapainya kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya Bawaslu Kota Bandung dalam memberantas politik uang pada Pemilu Legislatif 2024, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menganalisisnya dari perspektif siyasah dusturiyah. Sebagai landasan berpikir, penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu teori pengawasan, teori kepatuhan hukum, dan teori kemaslahatan. Ketiganya dijadikan sebagai pisau analisis untuk menilai bagaimana peran Bawaslu dijalankan dalam menegakkan aturan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya politik uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dengan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap kegiatan Bawaslu Kota Bandung selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara data empiris dan kaidah-kaidah normatif dalam siyasah dusturiyah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bandung telah melakukan upaya preventif dan represif dalam memberantas politik uang, seperti sosialisasi, kerja sama dengan kampus, serta pengawasan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan SDM, kewenangan hukum yang terbatas, serta perbedaan perspektif di antara lembaga dalam Sentra Gakkumdu yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu. Tinjauan siyasah dusturiyah menilai bahwa upaya Bawaslu telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, namun belum optimal karena politik uang masih tetap terjadi. Oleh karena itu, penguatan nilai keislaman dan reformasi struktural diperlukan guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Actions (login required)

View Item