Analisis implementasi Peraturan Dewan Pers tentang pedoman perilaku dan standar pers profesional oleh persatuan wartawan Indonesia di Kota Bandung dalam prinsip hukum tata negara

Pratama, Hendryan Putra (2025) Analisis implementasi Peraturan Dewan Pers tentang pedoman perilaku dan standar pers profesional oleh persatuan wartawan Indonesia di Kota Bandung dalam prinsip hukum tata negara. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (131kB) | Preview
Preview	Text 3_lembar bebas plagiasi.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text 4_daftar isi.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (341kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pers, sebagai pilar fundamental demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat, memegang peranan krusial dalam menyediakan informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Kemerdekaan pers dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pelaksanaan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/VI/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Pers Profesional oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Bandung, dengan fokus pada perspektif Hukum Tata Negara. Pers, sebagai pilar fundamental demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat, memegang peranan krusial dalam menyediakan informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Kemerdekaan pers dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun kebebasan ini tidak bersifat absolut dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Dewan Pers oleh Persatuan Wartawan Indonesia di kota Bandung. Untuk mengetahui apa kendala- kendala dalam penerapan peraturan Dewan Pers oleh PWI. Untuk mengetahui upaya- upaya yang dilakukan oleh PWI dalam penerapan peraturan Dewan Pers di lingkunga wartawan di kota Bandung. Langkah- Langkah Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai perilaku sosial dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara, serta observasi terhadap kegiatan jurnalistik dan pelaksanaan pedoman etik. Data sekunder meliputi kajian peraturan perundang-undangan (terutama Peraturan Dewan Pers 03/2024, UU Pers No. 40 Tahun 1999), dokumen internal PWI, dan literatur ilmiah terkait etika pers. Teori dalam penelitian ini menguraikan konsep-konsep kunci yang relevan. Teori Hukum Tata Negara, teori pers, terori implementasi, teori etika profesi, teori kewenangan Hasil penelitian menunjukkan :1)Implementasi Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/VI/2024 oleh PWI di Kota Bandung masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman wartawan, keterbatasan mekanisme penegakan yang tidak disertai sanksi hukum mengikat langsung. 2) PWI hanya bisa melakukan penegakan kepada anggotanya saja. Wartawan yang melakukan penyimpangan aturan ini tidak dapat ditindak oleh PWI karena diluar kewenangan organisasi. 3) PWI Kota Bandung telah berupaya melalui sosialisasi, pelatihan, dan penegakan disiplin internal melalui Dewan Kehormatan PWI, namun kewenangannya terbatas pada anggotanya.

Actions (login required)

View Item