Sanksi bagi pelaku eksibisionisme dalam pasal 10 undang-undang nomor. 44 tahun 2008 tentang pornografi perspektif hukum pidana Islam: Studi kasus putusan PN. Singkawang no. 40/Pid.Sus/2021/PN Skw

Kerubun, Risani Widana (2025) Sanksi bagi pelaku eksibisionisme dalam pasal 10 undang-undang nomor. 44 tahun 2008 tentang pornografi perspektif hukum pidana Islam: Studi kasus putusan PN. Singkawang no. 40/Pid.Sus/2021/PN Skw. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 01. COVER SKRIPSI RISANI WIDANA KERUBUN.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text 02. ABSTRAK SKRIPSI RISANI WIDANA KERUBUN.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI RISANI WIDANA KERUBUN 1183060067.pdf Download (507kB) | Preview
Preview	Text 04. DAFTAR ISI SKRIPSI RISANI WIDANA KERUBUN.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text 05. BAB 1 SKRIPSI RISANI WIDANA KERUBUN.pdf Download (458kB) | Preview
	Text 06. BAB 2 SKRIPSI RISANI WIDANA KERUBUN.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB) | Request a copy
	Text 07. BAB 3 SKRIPSI RISANI WIDANA KERUBUN.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB) | Request a copy
	Text 08. BAB 4 SKRIPSI RISANI WIDANA KERUBUN.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB) | Request a copy
	Text 09. BAB 5 SKRIPSI RISANI WIDANA KERUBUN.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI RISANI WIDANA KERUBUN.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan suatu Negara memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, sehingga diperlukan norma dan hukum untuk menjaga ketertiban. Salah satu pelanggaran yang meresahkan adalah eksibisionisme, yaitu mempertontonkan aurat di ruang publik, yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Putusan PN Singkawang No. 40/Pid.Sus/2021/Pn.Skw, pelaku dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan ini termasuk perbuatan keji (fahisyah) yang dikenai sanksi ta’zir untuk memberi efek jera dan menjaga moral publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi pelaku eksibisionisme dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw, serta mengkaji sanksi terhadap tindak pidana eksibisionisme tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa perilaku eksibisionisme merupakan bentuk kelainan psikologis yang ditandai dengan dorongan mempertontonkan aurat di ruang publik, namun tetap dilarang secara tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena meresahkan dan melanggar norma kesusilaan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, yang secara spesifik menempatkan sistem norma hukum sebagai objek kajian utama. Secara keseluruhan, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan eksibisionisme yang merugikan dan bertentangan dengan norma kesusilaan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan dasar hukum yang tegas, sementara pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang mencerminkan penerapan hukum yang mempertimbangkan keadilan substantif. Di sisi lain, hukum pidana Islam melalui pendekatan ta’zir menekankan pemulihan moral dan sosial, bukan hanya pembalasan. Penegakan hukum yang ideal terhadap eksibisionisme seharusnya menggabungkan ketegasan sanksi, empati terhadap korban, dan pemahaman terhadap kondisi pelaku demi terciptanya keadilan yang seimbang dan berorientasi pada kemanusiaan.

Actions (login required)

View Item