Implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi tahun 2024 melalui Pajak Reklame perspektif Siyasah Maliyah

Putri, Agitsni Aulia (2025) Implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi tahun 2024 melalui Pajak Reklame perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text Lembar Pernyataan Karya Sendiri-1.pdf Download (396kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (399kB) | Preview
	Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) | Request a copy
	Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (759kB) | Request a copy
	Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perda tersebut mengatur pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk pajak reklame yang menjadi salah satu komponen signifikan dalam penerimaan daerah. Pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Wali Kota sebagai regulasi teknis serta didukung sistem digital pembayaran yang terhubung dengan bank persepsi. Data penerimaan menunjukkan adanya peningkatan realisasi pajak daerah, termasuk reklame, yang berkontribusi positif terhadap kenaikan PAD Kota Sukabumi pada tahun 2024. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, keterbatasan sarana pendukung seperti tapping box dan sistem digital, serta lemahnya pengawasan di lapangan. Beberapa penyelenggara reklame juga masih enggan mengurus izin maupun melakukan pembayaran pajak secara tertib. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi melakukan sejumlah upaya, antara lain memperkuat regulasi teknis melalui Peraturan Wali Kota, meningkatkan pengawasan dan penertiban reklame ilegal, memperluas digitalisasi sistem pajak, serta melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, Perda No. 4 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (al-‘adalah) dan kemaslahatan (al mashlahah), yang selaras dengan tujuan syari’at (Maqashid Asy-Syari’ah), yaitu menjaga agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-‘aql), harta (hifdz al-mal), dan keturunan (hifdz al-nasl). Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi keuangan daerah, serta ditujukan untuk mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum daerah, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai siyasah maliyah dalam pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Actions (login required)

View Item