Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Impeachment Presiden pasca Amandemen Keempat UUD 1945 perspektif Siyasah Dusturiyah

Indriastuti, Danti (2025) Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Impeachment Presiden pasca Amandemen Keempat UUD 1945 perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (358kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (615kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait pentingnya mekanisme impeachment dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah amandemen keempat UUD 1945. Proses impeachment berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif untuk mencegah penyalahgunaan oleh Presiden. Sebelum amandemen, pemakzulan cenderung bersifat politis dan tidak melibatkan lembaga yudikatif, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan perubahan yang mengatur kewenangan MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi, diharapkan tercipta sistem checks and balances yang lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan proses impeachment Presiden sesuai dengan ketentuan UUD 1945, mengidentifikasi dan mendalami kewenangan MPR dalam melakukan impeachment, serta meninjau kewenangan tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah yang menekankan pada keadilan dan akuntabilitas. Kerangka berpikir penelitian didasarkan pada keterlibatan tiga lembaga negara utama yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dalam mekanisme checks and balances. Dalam konteks tersebut, DPR mengajukan usulan impeachment kepada MK, yang kemudian memberikan putusan yuridis. Selanjutnya, keputusan akhir berada di tangan MPR. Namun, dominasi pertimbangan politik MPR berpotensi menegasikan putusan hukum MK, sehingga menimbulkan problematika legitimasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu menelaah dokumen hukum, literatur hukum tata negara, dan karya-karya fikih siyasah klasik dan kontemporer. Data yang digunakan diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi MPR, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses impeachment Presiden menurut UUD 1945 melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengajuan usulan oleh DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan akhir oleh MPR. Kewenangan MPR dalam melakukan impeachment pasca amandemen keempat tidak bersifat absolut, melainkan harus melalui proses yang melibatkan DPR dan MK, sehingga menciptakan sistem checks and balances yang lebih baik. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kewenangan MPR dalam impeachment mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas, di mana proses ini harus mempertimbangkan maslahat rakyat dan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata.

Actions (login required)

View Item