Analisis implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang kewenangan pemerintah pusat dalam pembatalan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah

Kurnia, Annisa Intan (2025) Analisis implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang kewenangan pemerintah pusat dalam pembatalan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (503kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menguji ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, untuk membatalkan Peraturan Daerah. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 56/PUU-XIV/2016; (2) Implikasi dari Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016; (3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pertimbangan hukum dan implikasi Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan, teori otonomi daerah, teori pengujian peraturan perundang-undangan, dan siyasah dusturiyah yakni teori mashlahah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang dipakai dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara normatif kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24A (1) UUD 1945 yang mengatur kewenangan MA dalam menguji peraturan di bawah undang-undang, keputusan menteri dan gubernur tidak termasuk dalam hierarki peraturan menurut UU No. 12 Tahun 2011, menimbulkan potensi dualisme putusan. Putusan ini membawa implikasi positif berupa terciptanya kepastian hukum dan penguatan otonomi daerah dengan menegaskan bahwa pembatalan Perda merupakan kewenangan MA melalui mekanisme judicial review. Namun, muncul konsekuensi negatif berupa melemahnya efektivitas pengawasan Perda akibat sifat pasif MA yang bergantung pada permohonan untuk uji materiil, proses pembatalan Perda menjadi lebih lama, potensi disharmoni regulasi pusat-daerah, serta meningkatnya beban perkara di MA. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pembatalan peraturan merupakan kewenangan lembaga yudikatif, yakni al-Mazalim, yang sejajar kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, putusan ini selaras dengan prinsip maslahah dan tafwidh al-sulthah karena mengembalikan kewenangan pada lembaga yudisial independen dan menjaga keadilan serta kemandirian daerah.

Actions (login required)

View Item