Analisis penetapan nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Bdg tentang Isbat Nikah berdasarkan Perkapolri nomor 6 tahun 2018

Nova, Iqlima Cahya (2025) Analisis penetapan nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Bdg tentang Isbat Nikah berdasarkan Perkapolri nomor 6 tahun 2018. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME) Lembar Pernyataan Karya Sendiri.pdf Download (454kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (245kB) | Preview
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat anggota Polri yang melakukan perkawinan secara agama lalu diisbatkan ke Pengadilan Agama Bandung, yang seharusnya anggota Polri sebelum hendak menikah harus mendapatkan izin dari atasan, sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan kedinasan Polri yakni Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 sebagai bentuk pengawasan terhadap integritas dan disiplin anggota. Pada kenyataannya masih ditemukan kasus dimana anggota Polri melakukan pernikahan secara siri tanpa izin dinas, sehingga berdampak pada keabsahan administratif pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Badg serta mendalami penerapan Putusan Pengadilan Agama Nomor 260/Pdt.P/2024/ PA.Badg bila dihubungkan dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan mendalami akibat hukum yang terjadi terhadap penerapan Putusan Pengadilan Agama Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Badg baik bagi anggota Polri nya itu sendiri maupun istri dan anak-anaknya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan kajian terhadap penetapan isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim, serta didasari oleh teori kepastian hukum dan teori maslahah yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan demi kepentingan hukum, kesejahteraan dan ketertiban warga negara terkhusus Polri karena menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak kepada pihak yang melangsungkan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis serta menggunakan metode studi kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Badg, serta data sekunder dari perundang-undangan, buku, artikel, dan sumber lainnya. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengkajian pustaka dan wawancara. Analisis data dilakukan secara tematik sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Anggota Polri yang mengajukan isbat nikah, perkawinannya dapat disahkan secara negara oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi, secara kedinasan Polri perkawinan yang diisbatkan belum tentu sah secara administratif Polri. (2)Penerapan putusan ini secara langsung berdampak pada status administrasi anggota Polri, yang akan dijadikan dasar untuk pemutakhiran data keluarga, pengurusan tunjangan, asuransi, dan hak-hak sosial lainnya dalam lingkungan Polri. (3)Akibat hukum yang terjadi terhadap penerapan putusan ini, yaitu perkawinan menjadi sah secara negara, status anak menjadi sah, dan harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama.

Actions (login required)

View Item