Pelaksanaan transaksi elektronik tol dihubungkan dengan pasal 23 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang jo pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Putri, Sri Loresa (2018) Pelaksanaan transaksi elektronik tol dihubungkan dengan pasal 23 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang jo pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (415kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (23kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB) | Request a copy

Abstract

Pada tanggal 31 Oktober 2017 Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia memiliki program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diatur dalam peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Pihak tol tidak lagi menerima pembayaran menggunakan uang rupiah / cash. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Mata Uang jo Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana menyebutkan bahwa hak konsumen adalah berhak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Tujuan di lakukannya penelitian ini antara lain untuk mengetahui pelaksanaan transaksi menggunakan elektronik tol; Untuk mengetahui kendala terhadap pelaksanaan transaksi menggunakan elektronik tol dan untuk mencari upaya untuk mengantisipasi kendala penggunaan elektronik tol bagi pengguna tol. Penelitian ini bertolak dari teori keadilan yang mana berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, memihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Hak Konsumen yang diatur dalam Pasal 4 -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya dapat terpenuhi karena konsumen dalam hal ini telah melakukan kewaibannya dengan benar. Dengan diwajibkannya sistem Transaksi NonTunai ini bertentangan juga dengan Pasal 23 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk melengkapi sumber hukum primer dan sekunder. Teknik penulisan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi lapangan serta wawancara. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi Nontunai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi Nontunai dianggap bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang mana hak konsumen untuk memilih telah di abaikan dalam kebijakan e-toll ini serta diwajibkannya transaksi NonTunai ini bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tantang Mata Uang yang menyatakan setiap orang dilarang menolak rupiah. Dalam pelaksanaan transaksi wajib nontunai ini terdapat banyak kendala yang ditimbulkan. Upaya untuk mengantisipasi kendala dalam penggunaan elektronik tol bagi pengguna tol ini atara lain: melakukan judicial review terhadap peraturan pemberlakuan e-Toll; menyediakan jalur khusus pengisian saldo e-toll; memperbanyak tempat pengisian saldo e-toll card serta menyediakan mesin tapping yang lebih responsif. Akan lebih baik jika sistem transaksi nontunai ini tidak harus menjadi kewajiban namun menjadi suatu pilihan bagi konsumen agar tidak ada pemaksaan dalam bertransaksi.

Actions (login required)

View Item