Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung

Fahrezi, Mochammad Arsyach Syauqi (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 01_cover.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text 02_abstrak.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text 03_skbebasplagiatrism.pdf Download (401kB) | Preview
Preview	Text 04_daftarisi.pdf Download (246kB) | Preview
Preview	Text 05_bab1.pdf Download (391kB) | Preview
	Text 06_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB) | Request a copy
	Text 07_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy
	Text 08_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | Request a copy
	Text 09_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Dalam realitanya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik ini masih belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 terkait partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik, mengetahui upaya yang diakukan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013. Penelitian ini bedasarkan pada pemikiran bahwa implementasi partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik harus berjalan secara optimal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Good Governance. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis secara data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Diskominfo Kabupaten Bandung. Melalui penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa: Pertama, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 terkait kinerja PPID melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFO) Kabupaten Bandung menerima penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Badan Publik kategori Pemerintah Kabupaten yang informatif. Kedua, kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Kabupaten Bandung No.12 Tahun 2013 meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, kesenjangan akses dan literasi digital, dan sosialisasi yang belum efektif sehingga partisipasi masyrakat hanya dalam bentuk formalitas. Ketiga, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung berupa peningkatan kompetensi SDM PPID terkait tugas dan fungsi PPID dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam akses Keterbukaan Informasi Publik.

Actions (login required)

View Item