Perubahan kebijakan jumlah kementerian berdasarkan UU nomor 61 tahun 2024 tentang perubahan atas UU nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara perspektif siyasah dusturiyah

Akbar, Muhammad Djalaludin (2025) Perubahan kebijakan jumlah kementerian berdasarkan UU nomor 61 tahun 2024 tentang perubahan atas UU nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Lembar Pernyataan (7).pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (713kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (704kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)

Abstract

Muhammad Djalaludin Akbar, 1213030082, 2025: Perubahan Kebijakan Jumlah Kementerian Berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Penelitian ini membahas mengenai kebijakan perubahan jumlah kementerian yang diawali dengan adanya perubahan terhadap UU tentang kementerian negara yakni UU Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara sehingga terbentuklah kabinet gemuk kabinet merah putih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan jumlah kementerian negara, menganalisis dampak dari adanya perubahan jumlah kementerian negara bedasarkan perubahan UU kementerian negara, dan bagaimana menilai hal ini dengan prespektif siyasah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori perubahan hukum untuk menilai latar belakang dari perubahan UU yang dilakukan oleh pemerintah, teori kementerian (widzarah) untuk menilai kementerian negara yang dibentuk, teori good governance guna mengukur dampak dari kebijakan pemerintah, serta teori siyasah dusturiyah untuk mengkaji kebijakan ini dari sudut pandang etika politik Islam. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif, dan dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data deangan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik dari sumber primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan jumlah kementerian yang terjadi dilatarbelakangi oleh tindakan politik akomodatif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang kemudian mendapat ligitimasi oleh DPR melalui disahkannya UU baru tentang Kementerian Negara sehingga lahirlah kabinet gemuk kabinet merah putih. Dampaknya adalah politik menjadi tidak stabil, oposisi melemah, kepentingan masyarakat tidak diperhatikan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Dalam prespektif siyasah dusturiyah, segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, harus berlandaskan pada prinsip maslahah mursalah dan bukan berdasarkan kepentingan politik saja, termasuk berkaitan dengan perubahan hukum, maupun kebijakan perubahan kementerian negara. Kata Kunci : UU Kementerian Negara, Kabinet Merah Putih, Politik Akomodatif, Siyasah Dusturiyah

Actions (login required)

View Item