Pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah menurut putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 686/pid.sus/2023/PN-PTK dan putusan Mahkamah Syar'Iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 03/PEN.JN/2016/MS-STR

Febriansyah, Andika (2025) Pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah menurut putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 686/pid.sus/2023/PN-PTK dan putusan Mahkamah Syar'Iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 03/PEN.JN/2016/MS-STR. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text surat pernytaan andika (1).pdf Download (529kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (238kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)

Abstract

Terjadi perbedaan sanksi antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang‑undang Nomor 12 Tahun 2022. Contohnya pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 03/Pen.JN/2016/MS-STR dan Putusan Pengadilan Negeri Ponianak Nomor: 686/Pid.Sus/2023/PNPTK. Qanun Aceh tidak secara rinci mengatur jika korban adalah anak di bawah umur atau anak berkebutuhan khusus berbeda dengan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini memiliki tujuan; 1) Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam putusan 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak dalam putusan 3) Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung menurut putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 686/Pid.Sus/2023/PN-PTK dan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong nomor: 03/Pen.JN/2016/MS-STR. Penelitian ini didasarkan pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta analisis dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 686/Pid.Sus/2023/PN-PTK dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong nomor: 03/Pen.JN/2016/MS-STR. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan; 1) Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan No. 03/Pen.JN/2016/MS-STR yaitu menggunakan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pada Putusan No. 686/Pid.Sus/2023/PN-PTK, hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 2) Putusan No. 03/Pen.JN/2016/MS-STR, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terbukti secara sah. Putusan No. 686/Pid.Sus/2023/PN-PTK, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, khususnya berdasarkan Pasal 6 huruf (c) jo Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 3) Qanun Aceh melalui Pasal 49 melarang tegas perbuatan pemerkosaan terhadap mahram, tanpa membedakan usia korban. Sebaliknya, UU TPKS menerapkan pendekatan yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan korban. UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih progresif, komprehensif, dan berkeadilan bagi korban, terutama anak-anak dan mereka yang berada dalam hubungan kuasa dengan pelaku.

Actions (login required)

View Item