Pelaksanaan penyelesaian sengketa over credit kendaraan bermotor di bawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di BPSK Kabupaten Sumedang

Herlin, Nadiya Eka Putri (2025) Pelaksanaan penyelesaian sengketa over credit kendaraan bermotor di bawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di BPSK Kabupaten Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER 1.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARM) KETERANGAN BEBAS PLAGIARSIM.pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4.4.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA 1.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan penyelesaian sengketa over credit kendaraan bermotor di bawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sumedang. Over credit kendaraan bermotor merupakan praktik pengalihan kewajiban pembayaran kredit kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan, yang sering menimbulkan persoalan hukum dan merugikan konsumen maupun kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelaksanaan penyelesaian, 2) Kendala dalam penyelesaian, 3) Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala sengketa over credit kendaraan bermotor di BPSK Kabupaten Sumedang. Penelitian ini mengacu pada teori perlindungan hukum, teori perjanjian, dan teori jaminan. Teori perlindungan hukum mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur. Teori perjanjin menekankan pada kesepakatan para pihak dan asas kebebasan berkontrak. Teori jaminan digunakan untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan jaminan sebagai alat untuk menjamin pelunasan utang atau untuk kewajiban debitur terhadap kreditur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Sedangkan, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kabupaten Sumedang melaksanakan penyelesaian sengketa melalui tiga mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kendala utama dalam penyelesaian sengketa over credit di BPSK adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai legalitas transaksi over credit, minimnya dokumentasi sah, serta terbatasnya sosialisasi dan sumber daya lembaga. Meskipun demikian, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK relatif efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, selama pihak-pihak yang bersengketa bersedia menyelesaikan secara sukarela. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi konsumen, penguatan peran BPSK, serta harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Disisi lain sejak tahun 2013 kewenangan sengketa over credit telah beralih ke Lembaga Alternatif Penyelesian Sengketa (LAPS) yang dibentuk oleh OJK.

Actions (login required)

View Item