Analisis pasal 115 kompilasi hukum Islam tentang keharusan perceraian di depan sidang pengadilan agama

Kemas, Abdul Muhaimin (2025) Analisis pasal 115 kompilasi hukum Islam tentang keharusan perceraian di depan sidang pengadilan agama. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISTSME) Lembar Pernyataan Plagiarisme.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (437kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy

Abstract

Perceraian merupakan solusi terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang diatur secara khusus dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah diupayakan perdamaian oleh hakim. Hal ini menunjukkan adanya intervensi negara dalam mengawasi dan mengesahkan perceraian agar tidak dilakukan secara sepihak dan merugikan salah satu pihak, khususnya istri. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana dasar hukum, nilai filosofis, dan landasan sosiologis dari ketentuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang mendasari keberlakuan Pasal 115 KHI dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, serta memahami alasan sosiologis mengapa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara aturan hukum positif ini dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam proses perceraian. Penelitian ini dilandaskan pada pemikiran bahwa ketentuan dalam Pasal 115 KHI selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu prinsip-prinsip tujuan hukum Islam yang bertujuan menjaga jiwa, keturunan, dan harta. Pasal ini juga mencerminkan bentuk kehati-hatian hukum dalam mencegah kerugian akibat perceraian yang tidak tercatat, sekaligus memastikan adanya pemeriksaan objektif oleh hakim terhadap alasan dan akibat dari perceraian tersebut. Kaidah fikih “alḍarar yuzāl” (kemudaratan harus dihilangkan) dan “hukum dapat berubah karena perubahan waktu dan tempat” turut menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan pasal ini. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data primer berupa ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur keislaman yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Penelitian ini juga menggunakan teori Maqashid Al-syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Syathibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 115 KHI memiliki landasan yuridis yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta memiliki dimensi filosofis yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Dari sisi sosiologis, pasal ini mendorong terciptanya budaya hukum yang tertib, adil, dan melindungi pihak yang rentan. Ketentuan ini menjadi bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat dalam sistem hukum nasional Indonesia yang berpihak pada kemaslahatan dan keadilan.

Actions (login required)

View Item