Penyelesaian sengketa tentang sertifikat ganda terhadap hak milik atas tanah melalui mediasi dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Syahnakhri, Rifki (2025) Penyelesaian sengketa tentang sertifikat ganda terhadap hak milik atas tanah melalui mediasi dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_Cover.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (500kB) | Preview
Preview	Text 3_Lembar Pernyataan bebas plagiarsm.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text 4_Daftar Isi.pdf Download (380kB) | Preview
Preview	Text 5_Bab 1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 6_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text 7_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 8_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)
	Text 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Permasalahan sengketa pertanahan, khususnya mengenai sertifikat ganda atas hak milik tanah, merupakan salah satu isu agraria yang sering menimbulkan konflik hukum dan sosial di masyarakat. Sertifikat ganda terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki sertifikat resmi atas bidang tanah yang sama, yang tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu ketertiban administrasi pertanahan. Untuk menghindari penyelesaian melalui jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya, mediasi menjadi salah satu langkah yang ditempuh oleh BPN Kabupaten Bandung sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa sertifikat ganda melalui mediasi di BPN Kabupaten Bandung serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang menghambat keberhasilannya dan bertujuan memberikan gambaran sejauh mana efektivitas mediasi dapat menjadi solusi alternatif yang layak dibandingkan jalur litigas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak BPN Kabupaten Bandung serta studi dokumen dan observasi di lapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi hukum di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa mediasi di BPN Kabupaten Bandung merupakan langkah awal yang penting sebelum para pihak memilih jalur hukum lain. Proses mediasi ini bersifat sukarela dan difasilitasi oleh mediator internal dari BPN kabupaten Bandung. Namun, keberhasilannya masih rendah karena terkendala oleh minimnya itikad baik dari para pihak, kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi mediasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan regulasi yang belum mengatur teknis mediasi secara rinci. Mediasi sengketa sertifikat ganda di BPN Kabupaten Bandung menghadapi kendala eksternal seperti ketidakhadiran atau kurangnya itikad baik pihak bersengketa, kesenjangan pemahaman hukum, hingga sikap skeptis masyarakat, serta kendala internal berupa minimnya regulasi, mediator bersertifikat, SDM, anggaran, dan beban kerja. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kompetensi mediator, regulasi jelas, edukasi publik, serta digitalisasi lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Meski demikian, keberhasilan mediasi tetap sangat ditentukan oleh niat baik dan kerja sama para pihak, sementara bila gagal, sengketa dapat dilanjutkan ke jalur hukum lain seperti PTUN, perdata, atau pidana.

Actions (login required)

View Item