Penegakan hukum terhadap perdagangan perempuan (Women Trafficking) dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) di wilayah hukum Polda Jabar

Nurhalizah, Silvana Putri (2025) Penegakan hukum terhadap perdagangan perempuan (Women Trafficking) dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) di wilayah hukum Polda Jabar. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER SKRIPSI.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (285kB) | Preview
Preview	Text (Lembar Pernyataan Karya Sendiri) LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI.pdf Download (248kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (344kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (504kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (980kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan perempuan (women trafficking) masih marak terjadi di Indonesia, terutama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) belum berjalan secara optimal dalam melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Hal ini terbukti dalam 5 tahun terakhir selalu terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang yang tidak terselesaikan oleh Polda Jabar, yakni tahun 2020 terdapat 3 kasus yang tidak terselesaikan, tahun 2021 terdapat 18 kasus yang tidak terselesaikan, tahun 2022 terdapat 6 kasus yang tidak terselesaikan, tahun 2023 terdapat 59 kasus yang tidak terselesaikan, dan tahun 2024 terdapat 25 kasus yang tidak terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polda Jabar, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polda Jabar, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polda Jabar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui terkait dengan indikator efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan di wilayah hukum Polda Jabar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung di Polda Jabar, berbagai peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun efektivitasnya masih belum maksimal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dengan pemahaman mendalam mengenai UU PTPPO, ketiadaan laboratorium forensik di Polda Jabar, dan tidak adanya aturan pelaksana yang rinci. Kendala eksternal mencakup kurangnya koordinasi lintas sektor, lemahnya perlindungan terhadap korban, serta kompleksitas modus operandi perdagangan perempuan yang terus berkembang. Upaya penyelesaian meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama lintas sektoral, serta optimasi perlindungan dan pemulihan bagi korban. Pencegahan juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menekan angka perdagangan perempuan. Dengan penegakan hukum yang efektif, terpadu, dan berpihak pada korban, diharapkan kasus perdagangan perempuan di wilayah hukum Polda Jabar dapat diminimalisir secara signifikan.

Available Versions of this Item

• Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) Di Wilayah Hukum Polda Jabar. (deposited UNSPECIFIED)

Actions (login required)

View Item