Pelecehan seksual menurut KUH Pidana pasal 289 dan Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 pasal 46 dalam tinjauan Ri'ayah Al-Mashlahah

Pamungkas, Widyo Aji (2024) Pelecehan seksual menurut KUH Pidana pasal 289 dan Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 pasal 46 dalam tinjauan Ri'ayah Al-Mashlahah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover Skripsi Widyo Aji.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (SURAT ORISINALITAS SKRIPSI) Surat Orisinalitas Skripsi Widyo Aji.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK PERBAIKAN.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI PERBAIKAN.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I PERBAIKAN.pdf Download (666kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II PERBAIKAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III PERBAIKAN.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)
	Text (BAB IV) BAB IV PERBAIKAN.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA PERBAIKAN.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)

Abstract

Terdapat perbedaan antara KUH Pidana Pasal 289 dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 46 dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual. Sehingga, perbedaan tersebut mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana pelecehan seksual. Selain itu, perbedaan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat dalam penerapan sanksi tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan & menganalisis: 1) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terbitnya KUH Pidana Pasal 289 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 46? 2) Bagaimana analisis bahan hukum dari KUH Pidana Pasal 289 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 46? 3) Bagaimana dampak dan efektivitas dari KUH Pidana Pasal 289 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 46? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ri’ayah al-mashlahah sebagai kerangka teori dalam meninjau kemashlahatan dari sanksi yang ditetapkan dalam KUH Pidana pasal 289 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 pasal 46 sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam kerangka penelitian hukum normatif. Data dianalisis melalui pendekatan yuridis komparatif, yakni membandingkan ketentuan dan efektivitas Pasal 289 KUH Pidana dengan Pasal 46 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Analisis deskriptif memaparkan isi norma dan latar belakang pembentukannya, kemudian pendekatan komparatif menilai perbedaan formulasi sanksi serta efektivitas penerapannya berdasarkan teori riʿayah al-mashlahah. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa KUH Pidana Pasal 289 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 46, lalu data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Maupun data tersier berupa website, kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Sejarah perumusan, kekhawatiran masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual yang meningkat, perbedaan implementasi dari filosofi hukum, pengaruh politik dan dukungan pembentukan otonomi baru menjadi faktor yang melatarbelakangi terbitnya kedua regulasi tersebut. 2) Hasil analisis bahan hukum menyatakan adanya kesenjangan dari kedua regulasi tersebut dalam menilai tindak pidana pelecehan seksual sehingga menghasilkan perbedaan mendasar dalam struktur norma, cakupan perlindungan hukum, serta orientasi penegakan hukum. 3) Meskipun memiliki tujuan yang sama, namun baik pasal 289 KUH Pidana maupun pasal 46 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 memiliki dampak dan efektivitas yang berbeda. Hal ini karena adanya perbedaan dalam konteks sosiokultural, norma hukum yang berlaku, serta mekanisme penegakan hukum di wilayah yurisdiksi. Dalam perspektif teori ri’ayah al-mashlahah, sebuah aturan hukum dinilai efektif jika mampu menjaga dan memelihara kemashlahatan umum maka, meskipun kedua regulasi ini lahir dari semangat yang sama, perbedaan tafsir dan pendekatan hukum membuat dampak dan efektivitasnya terhadap penyelesaian kasus pelecehan seksual berjalan dalam jalur yang berbeda, baik dari sisi perlindungan korban, pencegahan kejahatan, maupun keadilan restoratif.

Actions (login required)

View Item