Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 tentang penguatan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Surabaya nomor 64/Arb/Bani-Sby/Ii/2023 dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesain sengketa

Mutakin, Dede (2025) Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 tentang penguatan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Surabaya nomor 64/Arb/Bani-Sby/Ii/2023 dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesain sengketa. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarsm.pdf Download (446kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (330kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB)
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB)
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh PT Adhi Persada Properti vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) cabang Surabaya tentang sengketa tanah dalam perkara Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 Tentang Penguatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) cabang Surabaya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya membuat putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat, sehingga Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H, Maria Lucia Lindhajani S.H dan Sri Wijayawati Soebagijo mengajukan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Bekasi dan dikabulkan, pada tingkat Banding putusan Bani Surabaya tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan putusan PN Bekasi dibatalkan dengan landasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 dan Pasal 11 ayat 2 tanpa melihat Pasal 70 yang menyatakan putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat dapat dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024, dan untuk menganalisis akibat hukum dalam putusan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024. Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai grand theory menjelaskan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan, Teori efektivitas hukum sebagai Middle Theory menjelaskan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur, dan teori arbitrase sebagai Apply Theory menjelaskan penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau arbiter berdasarkan persetujuan para pihak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa arbitrase menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 dan analisis Pasal 11. Akibat hukum dari putusan ini dapat dibatalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 70 mejelaskan bahwa “putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, maka putusan tersebut dapat dibatalkan karena putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

Actions (login required)

View Item