Konstitusionalitas putusan mahkamah konstitusi nomor 006/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden dihubungkan dengan asas demokrasi

AKBAR, YOSEP SAEPUL (2024) Konstitusionalitas putusan mahkamah konstitusi nomor 006/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden dihubungkan dengan asas demokrasi. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1. cover.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) CamScanner 15-09-2025 14.25.pdf Download (318kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (496kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5. Bab 1 Yosep.pdf Download (525kB) | Preview
	Text (BAB II) 6. Bab 2 Yosep.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7. Bab 3 Yosep.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8. Bab 4 Yosep.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Dafpus Yosep.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | Request a copy

Abstract

Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU�XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dihubungkan Dengan Asas Demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang�Undang Dasar pada dasarnya bersifat final, artinya berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan dan tidak upaya hukum lainnya. Hal ini sebagaimamana amanat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terdapat banyak pertentangan antara peristiwa hukum (dass sein) dengan peraturan hukum yang seharusnya (dass sollen). Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden dihubungkan dengan asas demokrasi serta menganalisis implikasi pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap terhadap data primer dan data sukender. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai tiga Hakim MK yang mengabulkan sebagian permohonan dan penambahan norma dengan dalih meberikan alternatif “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” itu jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Putusan tersebut pula seharusnya dinyatakan gugur sebab permohonan pernah ditarik oleh pemohon dan/atau kuasanya. Di samping itu, pemohon tidak memenuhi legal standing dalam pengujian undang-undang karena mewakili kepentingan pihak ketiga. Hal ini pula sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam pendapat berbeda (dissenting opinion). Oleh karena itu, konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat sebagai legal standing pemohon ialah seharusnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sebagaiamana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun impikasi dari putusan tersebut menunjukan bahwa terdapat unsur intervensi di luar peradilan dan/atau kepentingan pribadi sehingga membuat hilangnya independensi kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi. Hal itu pula menandakan lemahnya penerapan sistem checks and balances dalam negara Indonesia. Putusan tersebut pula berdampak buruk pada demokrasi Indonesia karena prinsip kesetaraan untuk masuk ke pemerintahan menjadi hilang sebab hanya dikuasai oleh segelintir pihak saja.

Actions (login required)

View Item