Pembuktian status keperdataan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat: Analisis penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Koharuddin, Deden Muhammad Fikri (2025) Pembuktian status keperdataan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat: Analisis penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarisme (5).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (418kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Pengadilan Agama Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi membahas keabsahan asal usul anak. Anak memiliki hak yang setara sejak lahir, termasuk hak hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun sah secara agama, dianggap melanggar hukum dan berdampak pada status hukum anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, sehingga hak-haknya seperti jaminan hidup, pendidikan, dan warisan menjadi tidak terlindungi, dalam putusan ini hakim mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan perkara asal usul anak harus dengan bukti tes DNA, akan tetapi hakim mempertimbangkan sosiologis seperti ekonomi di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: pertimbangan hukum hakim, bentuk dan kekuatan alat bukti dan implikasi hukum mengenai status keperdataan anak luar perkawinan dalam Penetapan Nomor115/Pdt.P/2024/PA.Cmi tentang pembuktian status keperdataan anak di Pengadilan Agama Kota Cimahi. Kerangka berpikir dari penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum, proses penemuan hukum oleh hakim diawali dalam memutus suatu perkara dengan memeriksa berupa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, seperti bukti tertulis (alat bukti surat) dan bukti tidak tertulis (saksi). Setelah hakim memeriksa perkara dalam putusan, hakim akan berijtihad untuk menemukan hukum yang dikenal dengan pertimbangan hukum dalam putusan. Metode penelitian ini menggunakan metode content analysis (Analisis isi) dengan jenis data kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk analisis isi terhadap penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi tentang asal usul anak. Hasil penelitian terhadap analisis Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi tentang pembuktian asal-usul anak, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan status keperdataan anak luar perkawinan sah menitikberatkan pada keabsahan perkawinan dan status anak para pemohon, dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar pertimbangan hukum. Proses pembuktian dilakukan secara yuridis melalui alat bukti sah berupa dokumen resmi dan kesaksian, yang telah memenuhi syarat formil dan diuji keasliannya oleh Majelis Hakim. Implikasi hukum dari penetapan ini menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan tidak tercatat tetap dapat diakui secara hukum melalui pembuktian tanpa harus bergantung pada tes DNA, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, dan memberikan perlindungan hukum dengan anak dari perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia.

Actions (login required)

View Item