Penyelesaian sengketa pilpres 2024 menurut Undang-undang no 7 Tahun 2017 dengan putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah

Ilham, Kamal Fahmi (2025) Penyelesaian sengketa pilpres 2024 menurut Undang-undang no 7 Tahun 2017 dengan putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover-1.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstract-4.pdf Download (346kB) | Preview
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN) lembar pernyataan kamal.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi-7-8.pdf Download (537kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I-9-20.pdf Download (650kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II-21-34.pdf Restricted to Registered users only Download (736kB)
	Text (BAB III) Bab III-35-36.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text (BAB IV) Bab IV-37-77.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) Bab V-78-82.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka-83-84.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)

Abstract

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menimbulkan perhatian nasional karena dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta indikasi penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Persoalan ini menguji kredibilitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa hasil pemilu. Terjadinya ketegangan antara legalitas prosedural dan harapan keadilan substantif memunculkan kebutuhan kajian yang lebih komprehensif dari sudut pandang hukum positif dan etika politik Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa Pilpres 2024 menurut UU No. 7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, lalu menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh siyasah dusturiyah—yakni keadilan (‘adalah), amanah, dan syura—sebagai ukuran legitimasi moral dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, studi ini berupaya menegaskan apakah mekanisme hukum yang ditempuh sudah memadai untuk menjawab tuntutan keadilan substantif. Kerangka berpikir penelitian memadukan pendekatan yuridis-normatif dengan maqāṣid al-syarīʿah. Hukum positif diposisikan sebagai instrumen formal pengatur sengketa, sedangkan fiqh siyasah dusturiyah dikedepankan sebagai lensa etik yang menguji dampak keputusan terhadap keadilan publik, stabilitas sosial, dan kepercayaan kolektif. Konvergensi kedua perspektif diharapkan menghasilkan evaluasi lebih utuh atas legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari naskah Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Undang-Undang No. 7/2017, dan wawancara dengan pakar hukum tata negara serta akademisi hukum Islam. Data sekunder berupa literatur fiqh siyasah, jurnal hukum, dan laporan pemantauan pemilu dianalisis melalui teknik content analysis dan interpretasi normatif, dengan penekanan pada prinsip maqāṣid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan prosedur resmi sesuai UU No. 7/2017, namun pendekatan pembuktiannya masih legal-formalistik sehingga kurang menangkap ketidaksetaraan struktural dan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi amanah keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan bukti kontekstual yang berdampak pada maslahah publik. Oleh karena itu, integrasi nilai maqāṣid syariah dalam hukum acara MK dan reformulasi standar pembuktian menjadi rekomendasi penting untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil secara prosedural sekaligus substantif.

Actions (login required)

View Item