Nurjaman, Arip (2018) Pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut dihubungkan dengan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (166kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (101kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (169kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
1_BAB I.pdf Download (485kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
2_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
3_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
4_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) | Request a copy |
Abstract
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggara pemerintah Desa, Karena BPD memiliki fungsi legislasi, Anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan oleh kepala desa dalam rangka representasi masyarakat Desa. Terutama fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang perlu dilaksanakan,karena selain menyangkut masyarakat, pengawasan juga sebagai salah satu bentuk tugas BPD sendiri sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 55 huruf (c) menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa. Namun dalam pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa menimbulkan kesenjangan dengan Pasal 55 tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai fakta-fakta yang disertai analisis yang kuat, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimasyarakat. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan BPD Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut terhadap kinerja kepala desa sesuai UU Desa, untuk mnegetahui kendala apa yang dihadapi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa di Desa Sadang, serta mengetahui solusi yang dilakukan oleh BPD Desa Sadang untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini berawal dari pemikiran akan pentingnya pengawasan terhadap kepala desa yang dilakukan oleh BPD sesuai dengan pasal 55 huruf c undang-undang desa dimana Badan Permusyawaratan Desa berwenang untuk mengawasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa dalam segi pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa bisa berjalan dengan optimal dan dapat menciptakan Good Governence. Berdasarkan hasil analisis bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut terhadap kinerja kepala desa dalam segi pelayanan publik telah dilakukan, hanya saja dalam pelaksanaannya belum optimal. Kendala yang dihadapi berasal dari faktor internal (aparatur desa yang tidak ada ditempat ketika jam tugasnya) dan faktor eksternal (kurangnya pengawasan pada pelayanan kepada aparatur pemerintah desa oleh BPD).
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | BPD; Kepala Desa; Pengawasan; UU Desa; Kinerja |
Subjects: | Law > Organization and Management of Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | arip nurjaman aip |
Date Deposited: | 30 Jul 2018 07:00 |
Last Modified: | 30 Jul 2018 07:00 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/12003 |
Actions (login required)
View Item |