Perkawinan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya menurut Malik bin Anas dan Muhammad Idris Asy-Syafii serta implikasi terhadap perkembangan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sundari, Kiki Rizki (2017) Perkawinan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya menurut Malik bin Anas dan Muhammad Idris Asy-Syafii serta implikasi terhadap perkembangan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 01- cover.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02- ABSTRAK.pdf Download (347kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi .pdf Download (352kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (817kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan Wanita Hamil dengan Pria yang Bukan Menghamilinya Menurut Malik bin Anas dan Muhammad Idris Asy-Syafi’i Serta Implikasi Terhadap Perkembangan Kompilasi Hukum Idlam di Indonesia Setiap manusia menghendaki menikah dalam keadaan suci, seorang suami tidak pernah menggauli seorang wanita, berikut juga seorang wanita harus mampu menjaga dirinya dari pergaulan bebas yang saat ini semakin marak. Sehingga kita saksikan mereka terpaksa kawin dalam keadaan hamil. Hukum mengawini wanita hamil karena diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya adalah haram karena masih dalam keadaan iddah. Adapun yang dimaksud disini adalah hukum mengawini wanita hamil karena zina, maka secara umum para ulama menetapkan bahwa wanita yang hamil karena perbuatan zina tidak boleh dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pendapat Malik bin Anas dan Muhammad Idris Asy-Syafi’i tentang perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya; (2) Metode istinbath hukum Maliki bin Anas dan Muhammad Idris Asy-Syafi’i tentang perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya; dan (3) Relevansi perbedaan pendapat Malik bin Anas dan Muhammad Idris Asy-Syafi’i Dalam Pengembangan Hukum Perkawinan. Penelitian ini bertolak kepada adanya Ikhtilaf yang terjadi antara para ulama yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) perbedaan dalam makna dan maksud sebagai lafadz ayat-ayat al-qur’an; (2) perbedaan dalam makna dan maksud hadits Nabi saw; (3) perbedaan dalam membuat kriteria penerima hadits Nabi; (4) perbedaan cara melakukan ijma’, tarjih antara nash yang ta’rud dengan dzahir nash, perbadaan antara melakukan qiyas, istihsan, istishab, dan kaidah-kaidah penggalian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode descriptive analysis dengan pendekatan normatif comparatif, yakni dengan menggambarkan pendapat Malik bin Anas dan Muhammad Idris Asy-Syafi’i tentang perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research yakni meneliti kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dan Sumber primer: Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi’i, Kitab Al-Muwattha karangan Imam Malik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Malik bin Anas berpendapat, bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan sedang di dalam perutnya ada janin orang lain. Sedangkan Muhammad Idris Asy-Syafi’i berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri , sepeti disebutkan dalam kitabnya al-Umm; (2) Metode istinbath yang digunakan Malik bin Anas dan Muhammad Idris Asy-Syafi’i dengan cara istidlal (mengambil langsung dari dalil-dalil yang ada) yaitu dalil al-Qur’an dan hadits Nabi saw; (3) Relevansi perbedaan pendapat hal ini nampak tak layak sebab tak seharusnya orang yang berbuat dibebani tanggung jawab atas apa yang tidak ia perbuat. Dari beberapa pendapat para ulama terlihat bahwa dalam masalah terpeliharanya keturunan, yang lebih memungkinkan untuk bisa dicapai adalah menurut pendapat KHI. Meskipun tidak memberikan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran anak, namun karena KHI membatasi bahwa yang boleh menikahi wanita hamil itu hanya laki-laki yang menghamilinya, masalah terpeliharanya keturunan jadi lebih mungkin untuk bisa dicapai.

Actions (login required)

View Item