Kedudukan wali dalam pernikahan: Analisis terhadap perbandingan hukum di Indonesia dan Undang Undang di Maroko

Erlangga, Muhammad Fikri (2025) Kedudukan wali dalam pernikahan: Analisis terhadap perbandingan hukum di Indonesia dan Undang Undang di Maroko. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 3_Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (327kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftar Isi.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_BAB I.pdf Download (370kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB)
	Text (BAB III) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text (BAB IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text (BAB V) 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penerapan hukum pernikahan di dua negara dengan latar belakang hukum dan mazhab berbeda. Salah satu unsur penting yang disorot adalah kehadiran wali bagi perempuan. Mayoritas ulama Syafi’i, Maliki, dan Hanbali mewajibkan wali sebagai syarat sah pernikahan. Hal ini tercermin dalam sistem hukum Indonesia yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Berbeda dengan itu, Maroko yang menganut mazhab Maliki justru memberikan ruang bagi perempuan dewasa untuk menikahkan diri tanpa wali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keluarga (Mudawwanah). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan di negara modern. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menggali lebih dalam bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan diposisikan dalam sistem hukum Indonesia dan Maroko. Selain itu, (2) penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan tanpa wali pada prespektif hukum di Indonesia dan Maroko. (3) dan juga untuk mengetahui bagaimana relevansi terhadap pendapat mazhab Syafi’i dan Hanafi tentang kedudukan wali dengan hukum di Indonesia dan Maroko. Penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam dan pembaruan hukum keluarga modern. Teori konstitusional top-down dan bottom-up Richard A. Posner digunakan untuk memahami perumusan kebijakan hukum serta adopsi mazhab fikih oleh negara. Indonesia merujuk pada mazhab Syafi’i yang mewajibkan wali sebagai rukun nikah, sedangkan Maroko mengadopsi mazhab Hanafi yang memberi otonomi kepada perempuan dewasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, kitab fikih klasik, serta dokumen dan literatur akademik lainnya. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi hukum Islam dan dinamika sosial-politik di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indonesia mewajibkan wali sebagai rukun nikah, sedangkan Maroko membolehkan perempuan dewasa menikah tanpa wali; (2) pernikahan tanpa wali tidak sah di Indonesia, namun sah secara hukum di Maroko menurut Mudawwanah; (3) Indonesia mengikuti mazhab Syafi’i, sementara Maroko cenderung mengadopsi mazhab Hanafi meski berakar pada Maliki.

Actions (login required)

View Item