Efektivitas kebijakan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung tahun 2024

Mulyaddin, Muhammad Furqon (2025) Efektivitas kebijakan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung tahun 2024. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text 5_bab 1.pdf Download (296kB) | Preview
	Text 6_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) | Request a copy
	Text 7_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text 8_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy
	Text 9_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan ketimpangan pembangunan yang signifikan antara desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. Desa-desa mendapatkan alokasi Dana Desa dalam jumlah besar yang bersumber dari APBN, yang memungkinkan akselerasi pembangunan secara masif. Sebaliknya, 10 kelurahan yang ada tidak memiliki sumber pendanaan serupa sehingga tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai respons atas isu ketidakadilan kewilayahan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 249 Tahun 2023 yang melahirkan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB), sebuah kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan di tingkat kelurahan. Tujuan utama dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai tingkat efektivitas dari implementasi kebijakan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) pada tahun anggaran 2024. Penelitian ini berlandaskan pada teori efektivitas kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yang menggunakan pendekatan yaitu mencakup dimensi efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, dengan studi kasus yang difokuskan di Kelurahan Rancaekek Kencana, Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Untuk menjamin kedalaman dan validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi yang mengombinasikan tiga metode pengumpulan data utama, yaitu wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, pelaksana program, dan representasi masyarakat; observasi partisipatif di lokasi kegiatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi PSPKB di Kelurahan Rancaekek Kencana sudah berjalan namun belum optimal. Ditemukan adanya paradoks pada setiap dimensi: program ini efisien di level operasional berkat metode swakelola, namun inefisien di level strategis karena desain anggaran yang ambigu. Program ini cukup sebagai stimulan pembangunan skala kecil, namun sangat tidak cukup untuk menjadi solusi atas ketimpangan dengan desa. Dari segi perataan, program berhasil mendistribusikan manfaat ekonomi mikro secara adil, namun gagal mewujudkan keadilan distributif anggaran. Program bersifat responsif terhadap kebutuhan skala kecil yang sesuai dengan anggaran, namun kurang responsif terhadap aspirasi strategis. Terakhir, ketepatan tujuan program dinilai sangat tinggi, namun formulasi kebijakannya, terutama terkait asumsi anggaran, dinilai kurang tepat karena tidak cukup kuat untuk menopang tujuan mulianya. INGGRIS: This research originates from the issue of significant development disparities between villages (desa) and urban wards (kelurahan) within Bandung Regency. Villages receive substantial Village Fund allocations from the national budget, enabling massive development acceleration. Conversely, the 10 existing urban wards lack similar funding sources, causing them to lag in infrastructure development and community empowerment. In response to this issue of regional inequity, the Bandung Regency Government issued Regent Regulation Number 249 of 2023, which established the 'Bedas' Urban Ward Development Synergy Program (PSPKB), an affirmative policy aimed at accelerating development at the urban ward level. The primary objective of this research is to analyze and describe in-depth the level of effectiveness of the policy implementation of the 'Bedas' Urban Ward Development Synergy Program (PSPKB) for the 2024 fiscal year. This research is grounded in the theoretical framework of public policy effectiveness proposed by William N. Dunn, which utilizes a multi-criteria approach for a holistic evaluation. Specifically, this study seeks to answer how the program's effectiveness measures up when assessed through five key criteria: efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, with a case study focused on Rancaekek Kencana Urban Ward, Bandung Regency. The research method employed is a qualitative approach with a descriptive case study strategy. To ensure the depth and validity of the data, the researcher applied a triangulation technique that combined three main data collection methods: in-depth interviews with stakeholders from government elements, program implementers, and community representatives; participant observation at activity locations; and a documentation study of regulations, planning documents, and related reports. The research concludes that the effectiveness of the PSPKB implementation in Rancaekek Kencana Urban Ward is operational but not yet optimal. Paradoxes were found in each dimension: the program is efficient at the operational level due to the self-management method, but inefficient at the strategic level because of an ambiguous budget design. The program is adequate as a small-scale development stimulant but highly inadequate as a solution to the disparity with villages. In terms of equity, the program successfully distributes micro-economic benefits fairly but fails to achieve distributive equity in budgeting. The program is responsive to small-scale needs that fit the budget but less responsive to strategic aspirations. Lastly, the appropriateness of the program's objectives is rated very high, but its policy formulation, particularly regarding budget assumptions, is deemed less appropriate as it is not robust enough to support its noble goals.

Actions (login required)

View Item