Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kriteria justice collaborator dihubungkan dengan Undang-Undang perlidungan saksi dan korban

Lestari, Napuli Ayu and Najmudin, Deden and Azazi, Yusup (2025) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kriteria justice collaborator dihubungkan dengan Undang-Undang perlidungan saksi dan korban. Journal Analytica Islamica, 14 (1). pp. 29-44. ISSN E-ISSN: 2541-5263

Preview

Text 24712-62961-1-PB (1).pdf Download (497kB) | Preview

Abstract

Kejahatan terorganisir merupakan tantangan besar dalam penegakan hukum modern karena sifatnya sulit terdeteksi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap kejahatan tersebut adalah melalui peran justice collaborator, yakni pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria justice collaborator menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban serta mengkaji relevansinya dalam perspektif hukum pidana islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum pidana islam dalam menilai kelayakan seorang saksi, terutama terkait syarat keadilan. Namun demikian, dari sudut pandang maqasyid syari’ah dan urgensi dalam mengungkap kejahatan besar, peran justice collaborator dapat dipandang relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Kebaruan (Novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji sinkronisasi antara norma hukum positif dan nilai keadilan Islam dalam perlindungan terhadap pelaku yang kooperatif. Studi ini memperkaya diskursus hukum pidana dengan menawarkan perspektif dualistik yang jarang diangkat dalam kajian sebelumnya. Namun demikian, penelitian ini dibatasi pada studi normatif terhadap regulasi dan doktrin, tanpa mengkaji implementasi empiris maupun respons lembaga peradilan dalam praktik. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item