Penegakan Hukum Tindak Pidana pengedaran dan penyalahgunaan Obat Keras di Kepolisian Daerah Jawa Barat

Firmansyah, Regi Sukma (2025) Penegakan Hukum Tindak Pidana pengedaran dan penyalahgunaan Obat Keras di Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIATRISM) 3_skbebasplagiatrism.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (316kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (760kB) | Request a copy

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan obat keras terlarang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Data dari Satuan Reserse Narkoba Polda Jawa Barat mencatat terdapat 15 kasus pada tahun 2020, meningkat menjadi 31 kasus pada tahun 2022, dan meskipun turun pada tahun 2024 masih terdapat 19 kasus yang ditangani. Fenomena ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia serta pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai payung hukum yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan dalam penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan obat keras berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat, serta merumuskan upaya strategis dalam penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan teori teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai kerangka acuan yang memuat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan Satres Narkoba Polda Jawa Barat. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami kesesuaian norma hukum dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedaran dan penyalahgunaan obat keras sudah dijalankan sesuai ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan jumlah personel penegak hukum, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, modus pelaku yang semakin beragam, terutama melalui jalur digital. Upaya yang dilakukan meliputi tindakan represif melalui penindakan hukum, serta upaya preventif dan promotif berupa penyuluhan ke berbagai kalangan masyarakat agar masyarakat semakin paham akan bahaya obat keras. Penegakan hukum juga dilakukan dengan pendekatan rehabilitatif bagi korban penyalahgunaan, sehingga penanganan masalah ini tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bersifat memulihkan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Obat Keras, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Actions (login required)

View Item