Perlindungan hukum korban salah tangkap dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Saputra, Indra (2025) Perlindungan hukum korban salah tangkap dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) (COVER).pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Text (ABSTRAK) .pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI) LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (154kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (27kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perspektif hak asasi manusia adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak individu yang ditangkap secara tidak sah atau keliru oleh pihak penegak hukum. Korban salah tangkap berhak mendapatkan perlindungan dan ganti rugi atas tindakan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku peraturan pemerintah Nomor.92 Tahun 2015 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perspektif sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Mengkaji korban akibat salah tangkap dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan teori hak asasi manusia bersifat universal dan melekat pada setiap individu sejak lahir, termasuk hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang digunakan penelitian normatif dengan pendekatan Deskriptif Yuridis Normatif.Penelitian ini digunakan untuk bisa mendapatkan bahan-bahan berupa teori maupun asas hukum pada penelitian. Penelitian ini juga bersumber berpada putusan pengadilan, bahan bacaan, senantiasa dilakukannya analisis, penelahan naskah dan studi kepustakaan. Adapun sumber-sumber referensi berbasis normatif dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) upaya hukum pidana yang dilakukan oleh korban salah tangkap untuk memperoleh haknya, yaitu upaya praperadilan. Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia yang secara formal diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Pasal 78 ayat (1) dan (2) KUHAP, menyatakan bahwa praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera. 2) Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh polri tentu saja harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan undangan yaitu Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.Selama pelaksanaan tugas perlindungan hukum tugas polri dalam menangkap,menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangan sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian tersebut kebijakan dan pertanggung jawaban penyidik polri kasus salah tangkap adalah meminta maaf kepada korban salah tangkap dan kepada keluarganya baik lisan maupun tulisan. Mengembalikan kondisi mental dan fisik korban dengan rehabilitasi serta pemulihan nama baik terhadap korban salah tangkap, serta memberikan ganti rugi. Mengingat tindakan sewenang-wenang oknum penyidik polri yang menyebabkan salah tangkap dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 422 KUHP.

Actions (login required)

View Item