Penegakan Hukum Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Kota Bandung

Sintia, Riani (2025) Penegakan Hukum Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (131kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (367kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (814kB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 26,9% di antaranya berupa kekerasan seksual. Hingga pertengahan 2025, tercatat pula 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mayoritas merupakan kekerasan seksual. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mengungkapkan bahwa 1 dari 10 perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan sepanjang hidupnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, implementasinya masih menghadapi hambatan, termasuk minimnya pemahaman aparat hukum dan belum lengkapnya regulasi turunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan Pasal 4 UU TPKS, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi lapangan, wawancara terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban, serta telaah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat, penegakan hukumnya di Kota Bandung masih menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan pemahaman aparat terhadap perspektif korban, proses pembuktian yang kompleks, serta minimnya fasilitas pendukung bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah digunakan dalam sebagian besar putusan pengadilan, penegakan hukumnya masih belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan antara lain rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, sulitnya proses pembuktian, serta terbatasnya fasilitas perlindungan dan pemulihan korban. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penyediaan layanan terpadu bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara masif, dan pengawasan implementasi oleh berbagai pemangku kepentingan agar perlindungan korban kekerasan seksual dapat diwujudkan secara nyata. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Perempuan, UU TPKS, UPTD PPA

Actions (login required)

View Item