sanksi tindak pidana penipuan jual beli secara online dalam putusan nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Skg perspektif hukum pidana islam

Robi'ah Al Adawiah, Sarah (2025) sanksi tindak pidana penipuan jual beli secara online dalam putusan nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Skg perspektif hukum pidana islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. Cover Skripsi _ Sarah Robi'ah(1).pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. Abstrak Skripsi _ Sarah Robi'ah.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 3. keterangan bebas plagiaris.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi Skripsi _ Sarah Robi'ah.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5. Bab 1 Skripsi _ Sarah Robi'ah(1).pdf Download (213kB) | Preview
	Text (BAB II) 6. Bab 2 Skripsi _ Sarah Robi'ah(1).pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text (BAB III) 7. Bab 3 Skripsi _ Sarah Robi'ah(1).pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
	Text (BAB IV) 8. Bab 4 Skripsi _ Sarah Robi'ah(1).pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text (BAB V) 9. Bab 5 Skripsi _ Sarah Robi'ah(1).pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. Daftar Pustaka Skripsi _ Sarah Robi'ah(1).pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
Preview	Text (LAMPIRAN) 11. Lampiran.pdf Download (22MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Semakin canggih dan majunya teknologi di Indonesia maka tingkat kejahatan akan semakin meningkat pula. Sampai saat ini pun masih banyak terjadi kasus- kasus penipuan yang terjadi lewat media sosial. Tindak Pidana Penipuan jual beli online menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana ini dikenai sanksi ta’zir yang ketentuan hukumnya diserahkan kepada Ulil-amri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sanksi tindak pidana penipuan jual beli online dalam perspektif Hukum Pidana Islam, memahami unsur-unsur dan sanksi tindak pidana penipuan jual beli online dalam putusan nomor:80/Pid.Sus/2021/PN.Skg, dan memahani relevansi terhadap putusan nomor:80/Pid.Sus/2021/PN.Skg dengan Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konsep yang amat penting dalam kajian Hukum Pidana Islam. Maqasidh al-syari’yah mengenai penelitian ini yaitu hifzul mall (memelihara harta). Namun dalam Hukum Indonesia menggunakan pasal 378 KUHP dan UU ITE pasal 28 ayat 1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian, di antaranya yaitu sumber data primer diambil dari berkas putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Skg sumber data sekunder dilihat dari referensi dan buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian; sumber data tersier dilihat dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah penelitian. Simpulan dari penelitian ini pertama, sanksi tindak pidana penipuan jual beli online dalam perspektif Hukum Pidana Islam dalam al-Qur’an maupun hadist dihukum dengan hukuman ta’zir serta sepenuhnya deserahkan kepada Hakim atau penguasa, sanksinya berupa peringatan (al-wa’zu) dan hukuman penjara. Kedua, Unsur dan sanksi tindak pidana penipuan jual beli online dalam putusan momor:80/Pid.Sus/2021/PN.Skg telah terbukti untuk menguntungkan diri sendiri serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pasal yang tercantum didalam KUHP serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Ketiga, relevansi antara hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan nomor:80/Pid.Sus/2021/PN.Skg dengan Hukum Pidana Islam dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kategori jarimah ta’zir, hukuman tetap dapat diberikan oleh Hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tindakan pelaku jelas mencerminkan bentuk tadlis yang dilarang keras, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan wewenang Hakim atau penguasa yang dibebankan kepada terdakwa.

Actions (login required)

View Item