Penegakan hukum terhadap pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Jabar

Rizqi, Iqbal Fathur (2025) Penegakan hukum terhadap pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Jabar. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
Cover.pdf

Download (34kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak (3).pdf

Download (388kB) | Preview
[img] Text (SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI)
Lembar pernyataan keaslian skripsi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (83kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf

Download (466kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
Bab 1.pdf

Download (580kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (737kB)
[img] Text (BAB III)
Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (545kB)
[img] Text (BAB IV)
Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (186kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (507kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (755kB)

Abstract

TNKB adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang wajib dipasang dan dilengkapi mengikuti standar pemasangannya sebagai identitas dan kelengkapan syarat berkendara. Pemasangan TNKB diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tertib berlalu lintas dan supremasi hukum di jalan raya. Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA Jabar), pelanggaran TNKB semakin beragam bentuknya, mulai dari penggunaan TNKB palsu, modifikasi pelat nomor, hingga pemakaian TNKB yang tidak sesuai dengan dokumen kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh POLDA Jabar terhadap pelanggaran tersebut, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penindakan dan juga upaya apa yang dilakukan oleh POLDA Jabar dalam mengatasi masalah TNKB Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta fakta yang diselidiki dari hasil pengamatan untuk kemudian dianalisis dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris yang didukung oleh data primer dan sekunder, termasuk hasil wawancara dengan aparat kepolisian, studi dokumen, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui razia rutin, tilang manual dan elektronik (ETLE), serta kerja sama lintas instansi untuk validasi data kendaraan. Hasil dari penelitian ini bahwa pelanggaran terkait TNKB masih banyak terjadi di wilayah hukum POLDA Jabar. Sehingga dilakukan penegakan hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Kendala yang dialami yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan penggunaan TNKB dan terbatasnya jumlah personel atau SDM. Upaya yang telah dilakukan oleh POLDA Jabar antara lain dengan diadakannya penyuluhan hukum dan sosialisasi baik secara virtual melalui platform instagram dan tiktok ataupun secara langsung pada pengguna kendaraan roda dua dan roda empat. Kemudian juga POLDA Jabar bekerjasama dengan Bapenda Jawa barat, sedangkan peningkatan SDM POLDA Jabar dengan cara kerjasama SDM dengan pihak ketiga.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum; TNKB; POLDA jabar
Subjects: Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Iqbal Fathur Rizqi
Date Deposited: 21 Sep 2025 16:45
Last Modified: 22 Sep 2025 03:27
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/121232

Actions (login required)

View Item View Item