Perlindungan hukum bagi Whistleblower pada kasus korupsi Dana Desa Citemu dalam perspektif Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Ghifari, Mohammad Hirzzi (2025) Perlindungan hukum bagi Whistleblower pada kasus korupsi Dana Desa Citemu dalam perspektif Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 3_Keterangan Bebas Plagiarism.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftar Isi.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text 5_BAB I.pdf Download (506kB) | Preview
Preview	Text 8_BAB IV.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_BAB I.pdf Download (506kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB)
	Text (BAB III) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text (BAB IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (900kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus seorang whistleblower yang mengungkap tindak pidana korupsi justru berujung dijadikan tersangka. Namun sejatinya dalam peraturan yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 10 menyebutkan pada intinya bahwa seorang saksi, pelapor, (whistelblower) tidak dapat di tuntut atas keterangan yang diberikannya baik secara perdata maupun pidana. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap whistleblower pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian untuk menganalisis yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap whistleblower pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan selanjutnya untuk mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum whistleblower pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori tindak pidana korupsi (TIPIKOR), khususnya pendekatan GONE Theory oleh Jack Bologne. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap whistleblower belum secara maksimal di lakukan, dengan adanya kendala yaitu pertama kendala regulasi yang tidak spesifik di mana aturan yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan bagi whistleblower, kedua kendala aparat penegak hukum yang dalam praktiknya belum sepenuhnya memahami atau konsisten menerapkan prinsip perlindungan terhadap whistleblower, ketiga kendala kelembagaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu masih menghadapi keterbatasan jumlah personel, pertugas lapangan serta anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang di tangani di seluruh Indonesia. Adapun upaya dalam mengatasi kendala yaitu dengan upaya pembuatan regulasi khusus tentang whistleblower secara rinci dalam pembaharuan hukum pidana, upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap whistleblower pada aparat penegak hukum, serta upaya meningkatkan jaringan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah.

Actions (login required)

View Item