Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas: Studi kasus di wilayah hukum Polda Jawa Barat

Putri, Ratna Gayatri and UNSPECIFIED (2025) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas: Studi kasus di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_Cover.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text 3_Skbebasplagiarism.pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 5_Bab1.pdf Download (453kB) | Preview
	Text 6_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB) | Request a copy
	Text 7_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy
	Text 8_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB) | Request a copy
	Text 9_Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	Text 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 khususnya Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2), menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perlindungan dari kekerasan dan memiliki kesetaraan hak yang sama. Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara normatif telah menjamin perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual. Namun, dalam realitasnya, akses keadilan bagi kelompok ini masih menghadapi tantangan serius. Minimnya fasilitas ramah disabilitas, rendahnya pemahaman aparat, dan stigma sosial masih menjadi kesenjangan antara hukum ideal dan praktik di lapangan. Selain itu, diskriminasi berlapis dan hambatan komunikasi juga memperberat proses pembuktian, sehingga implementasi hukum belum sepenuhnya memenuhi hak-hak korban secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Memahami mengenai pelaksanaan penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. 2). Mengenai kendala penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. 3). Mengenai upaya penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala tindak pidana kekerasan seksual terhadapperempuan disabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan Toeri Penegakan Hukum dan Teori keadilan Hukum, Teori penegakan hukum berfokus menganalisis sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas. Teori keadilan hukum menyoroti pentingnya keberadaan hukum dalam memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi juga mencakup upaya menghadirkan keadilan substantif yang memperhatikan kondisi khusus korban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan, studi dokumentasi serta melakukan wawancara kepada pihak terkait, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di wilayah Polda Jawa Barat telah mengikuti prosedur formal, namun belum berjalan secara inklusif dan sistemik. Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan aparat, fasilitas, dikriminasi sosial, kendala pembuktian. Upaya yang dilakukan PPA Polda Jawa Barat yaitu melalui penguatan regulasi, pelatihan internal, penyesuaian SOP, kerja sama lintas lembaga, serta pengembangan fasilitas ramah disabilitas.

Actions (login required)

View Item