I'tikad baik dalam mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Ambari, Asep (2018) I'tikad baik dalam mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (406kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (345kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (549kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (756kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya PERMA No 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Perma sebelumnya yaitu PERMA No 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu tambahan peraturan yang ada dalam Perma baru tersebut adalah peraturan tentang asas i’tikad baik dalam mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penambahan aturan tentang asas i’tikad baik dalam mediasi menurut PERMA No 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bagaimana langkah hukum bagi pihak yang tidak beri’tikad baik dalam mediasi dan apa saja perbedaan antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa mediasi harus dilaksanakan dengan i’tikad baik sesuai dengan PERMA No 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. I’tikad baik para pihak dalam mediasi merupakan salah satu penunjang terselanggaranya proses mediasi yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah metode yang berusaha mengetahui tentang i’tikad baik dalam mediasi menurut PERMA No 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: latar belakang penambahan aturan asas i’tikad baik dalam mediasi menurut PERMA No 1/2016 adalah karena dalam PERMA No 1/2008 ada ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan i’tikad baik tetapi tidak ada ketentuan khusus yang membahas kriteria apa saja yang dikatakan i’tikad baik atau i’tikad tidak baik, bentuk sanksi jika para pihak tidak beri’tikad baik dalam mediasi dan mekanisme pelaksanaan sanksi bagi para pihak yang tidak beri’tikad baik, sehingga para pihak tidak melaksanakan mediasi dengan i’tikad baik. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika dinyatakan tidak beri’tikad baik dalam mediasi adalah jika yang dinyatakan tidak beri’tikad baik Penggugat maka langkah hukumnya adalah mengajukan gugatan baru dan upaya hukum banding, sedangkan jika yang dinyatakan tidak beri’tikad baik adalah Tergugat maka langkah hukumnya adalah mengajukan upaya hukum banding. Adapun perbedaan antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Actions (login required)

View Item