Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dihubungkan dengan pasal 33 Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai : Studi kasus di kantor pengawasan dan pelayanan BEA dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

David, Hansel Cahya Karsa (2025) Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dihubungkan dengan pasal 33 Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai : Studi kasus di kantor pengawasan dan pelayanan BEA dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (SKBEBASPLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (487kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 5_bab1.pdf Download (683kB) | Preview
	Text (BAB 2) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB)
	Text (BAB 3) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)
	Text (BAB 4) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (816kB)

Abstract

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi peneriman negara dari sektor perpajakan khususnya cukai. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dalam konteks wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan. Berangkat dari teori tersebut penulis dapat melihat dan mengetahui sebab-sebab faktor-faktor, dan kendala yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran rokok ilegal serta efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki dari hasil pengamatan untuk kemudian dianalisis dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu yuridis empiris dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung sudah berpedoman pada aturan penindakan secara teknis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak Bea Cukai masih mendapati kendala seperti a. Keterbatasan sumber daya manusia, b. Kurangnya sarana dan prasarana, c. Kurangnya kesadaran masyarakat, d. Modus operasi pelaku yang kompleks, dan e. Wilayah geografis yang luas. Dalam menyikapi kendala tersebut, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung melakukan berbagai upaya seperti a. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, b. Meningkatkan sarana dan prasarana, c. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum, d. Adaptasi terhadap tren modus operandi yang sangat bervariasi, e. Melakukan kerjasama antar wilayah KPPBC di seluruh Indonesia.

Actions (login required)

View Item