Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kabupaten Layak Anak

Yunengsih, Lisna Oktavia (2018) Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kabupaten Layak Anak. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (272kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy

Abstract

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik. Peraturan Undang-Undang pun dibuat dalam rangka mewujudkan hak atas pendidikan, termasuk Perda Nomor 4 Tahun 2016 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Karawang, namun pada kenyataannya di Kabupaten Karawang masih banyak hak anak terutama ha katas pendidikan yang belum terealisasikan seperti banyak anak yang putus sekolah dengan bermacam latar belakang dan alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjalankan Pasal 13 ayat (3) Perda Nomor 4 tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kabupaten Karawang Layak Anak dalam rangka Pemenuhan Hak Atas Pendidikan: (2) Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pemenuhan hak atas Pendidikan: (3) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pemenuhan atas Pendidikan. Keberadaan Perda merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri,hak anak atas pendidikan dalam kerangka Karawang Layak Anak dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari kepustakaan dan didukung dengan penelitian wawancara dan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Karawang khususnya di Dinas Pendidikan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan Pasal 13 ayat (3) Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, contohnya saat ini Kabupaten Karawang tersebar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang siap membantu warga putus sekolah : (2) Kendala-kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya dorongan dari orangtua masing-masing mengenai pentingnya sekolah sehingga anak-anak merasa kurang peduli terhadap pendidikan, hasil wawancara menunjukan 60% sekolah negeri di Kabupaten Karawang saat ini mengalami kekurangan guru yang berstatus PNS, dan kendala dalam usaha meningkatkan pendidikan jasmani yang ada di sekolah: (3) Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, Upaya untuk meningkatkan guru yang bersatus Pegawai Negeri Sipil.dan upaya untuk mengatasi sarana dan prasarana bidang pendidikan olahraga di sekolah.

Actions (login required)

View Item