Implementasi pasal 81 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Juncto Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dihubungkan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak: Studi kasus Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satreksrim Polrestabes Bandung

Sabrani, Melly Putri (2025) Implementasi pasal 81 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Juncto Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dihubungkan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak: Studi kasus Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satreksrim Polrestabes Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (BEBASPLAGIARISME) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (601kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (810kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus persetubuhan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan perlindungan terhadap hak anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun regulasi telah mengatur ancaman pidana yang cukup berat, realitas di lapangan menunjukkan masih tingginya angka kasus persetubuhan terhadap anak, termasuk di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori pemidanaan (teori absolut, relatif, dan gabungan) untuk mengkaji tujuan dan bentuk sanksi pidana yang diberlakukan, serta teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman yang menilai pelaksanaan hukum melalui tiga elemen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki dari hasil pengamatan untuk kemudian dianalisis dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu yuridis empiris dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara langsung di Satreskrim Polrestabes Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih mengalami hambatan, seperti kurangnya alat bukti, sikap korban yang enggan melapor karena alasan sosial dan budaya, serta belum optimalnya sosialisasi hukum di masyarakat. Penanganan kasus persetubuhan terhadap anak memerlukan koordinasi lintas lembaga, penerapan keadilan restoratif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan perlindungan anak yang lebih efektif dan terpadu.

Actions (login required)

View Item