Alasan yang memberatkan dalam putusan pada perkara tindak pidana korupsi saat keadaan darurat Covid-19 : Studi putusan nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Taufik, Ikmi Auliah (2025) Alasan yang memberatkan dalam putusan pada perkara tindak pidana korupsi saat keadaan darurat Covid-19 : Studi putusan nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text COVER.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text Surat Pernyataan .pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text BAB I .pdf Download (313kB) | Preview
	Text BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text BAB V .pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Secara das sein, praktik tersebut nyata terjadi meskipun telah ada larangan tegas dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penetapan pandemi sebagai bencana non-alam nasional dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara das sollen, korupsi pada kondisi darurat seharusnya dijatuhi pidana lebih berat demi kepastian hukum, keadilan substantif, dan efek jera bagi pelaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus korupsi bantuan sosial pada masa pandemi, menganalisis alasan yang memberatkan terdakwa, serta menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip hukum pidana. Penelitian ini juga membandingkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 995 K/Pid.Sus/2017 untuk menilai konsistensi penerapan alasan pemberat dalam kondisi darurat maupun normal. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan, teori pertimbangan hakim, teori utilitarian dan asas kepastian hukum sebagai landasan teoritik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19, untuk kemudian dianalisis dengan realitas hukum yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa literatur ilmiah, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan bobot signifikan pada dua alasan yang memberatkan, yaitu sikap terdakwa yang tidak kooperatif serta fakta bahwa tindak pidana dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Hakim menilai penyalahgunaan dana bantuan sosial di tengah krisis sebagai pelanggaran berat terhadap kepercayaan publik dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, keadaan darurat pandemi menjadi faktor pemberat yang relevan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item