Fauzian, Muhamad Iqbal (2024) Analisis efektivitas pelaksanaan penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana sekstorsi di dalam lembaga pemasyarakatan : Studi kasus napi Lapas Cipinang : korban anak SMP Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
cover.pdf Download (169kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (130kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN HASIL KARYA SENDIRI)
surat plagiarism.pdf Download (52kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (164kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB 1.pdf Download (511kB) | Preview |
|
|
Text (BAB II)
BAB 2 (1).pdf Download (509kB) | Preview |
|
|
Text (BAB III)
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) |
||
|
Text (BAB IV)
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) |
||
|
Text (LAMPIRAN)
lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Sekstorsi adalah bentuk pemerasan berbasis konten seksual melalui media digital yang kini marak terjadi, termasuk dari balik lembaga pemasyarakatan. Pada Kenyataannya, masih banyak kejahatan siber dilakukan dari dalam lapas, meskipun, penggunaan perangkat komunikasi di lapas dilarang keras oleh peraturan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pemerasan seksual terhadap anak SMP oleh narapidana di Lapas Cipinang. Permasalahan muncul ketika proses penyidikan menghadapi birokrasi berbelit yang tidak diatur dalam KUHAP maupun Perkap Polri, seperti keharusan memperoleh izin dari Kepala Lapas untuk masuk ke dalam lapas, yang justru menghambat upaya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Polda Jawa Barat terhadap tindak pidana sekstorsi berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; dan menganalisis kendala serta upaya penegakan hukum terhadap sekstorsi oleh narapidana di lapas. Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum, teori keadilan, dan teori pemidanaan yang digunakan untuk meninjau efektivitas serta hambatan dalam proses penyidikan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 42-44 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta regulasi lain yang berkaitan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris, mengombinasikan kajian normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan wawancara langsung dengan penyidik dari Ditreskrimsus Siber Polda Jabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana sekstrosi dilakukan melalui berbagai metode investigatif. Di antaranya melalui pelacakan perangkat digital, bahkan kerja sama dengan pihak perbankan untuk menelusuri rekening pelaku yang kemudian dimanfaatkan untuk mengidentifikasi identitas tersangka dan bekerja sama juga dengan pihak lembaga pemasyarakatan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum; Kepolisian; Sekstorsi; Lembaga Pemasyarakatan |
| Subjects: | Criminal Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Muhamad Iqbal Fauzian |
| Date Deposited: | 13 Nov 2025 04:16 |
| Last Modified: | 13 Nov 2025 04:16 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/122216 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



