Perlindungan hukum konsumen terhadap pengembalian dana atas transaksi e-Commerce dihubungkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Maulana, Muhamad (2025) Perlindungan hukum konsumen terhadap pengembalian dana atas transaksi e-Commerce dihubungkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. Cover.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. Abstrak.pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text (SK PLAGIASI) 3. SK Plagiasi.pdf Download (716kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5. Bab I.pdf Download (362kB) | Preview
	Text (BAB II) 6. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text (BAB III) 7. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (BAB IV) 8. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text (BAB V) 9. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)

Abstract

Perkembangan transaksi e-commerce yang sangat pesat telah membawa dampak positif dalam kemudahan berbelanja, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang signifikan, khususnya terkait kebijakan pengembalian dana (refund) bagi konsumen. Konsumen seringkali menghadapi kesulitan dalam mengklaim hak atas refund karena kebijakan yang diberlakukan oleh platform seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak ataupun yang lainnya tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Selain itu, belum adanya pengaturan yang spesifik dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan ketentuan internal platform e-commerce berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan refund oleh Shopee terhadap ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menilai keabsahan syarat dan ketentuan refund yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha e-commerce, serta mendeskripsikan upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kebijakan refund yang tidak berpihak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada tiga teori utama: pertama, teori hukum perjanjian, yang menjelaskan dasar sahnya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi online; kedua, teori perlindungan konsumen, yang menjadi fondasi normatif dalam menegaskan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keadilan; dan ketiga, konsep e-commerce, yang memandang transaksi digital sebagai bentuk relasi hukum baru berbasis elektronik yang membutuhkan perlindungan adaptif dan progresif dalam era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Studi pustaka dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap kebijakan refund Shopee. Sementara itu, pendekatan empiris diperoleh dari wawancara dan dokumentasi pengaduan konsumen sebagai upaya mengevaluasi realitas implementasi perlindungan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan refund oleh Shopee belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Prosedur yang rumit, ketentuan yang tidak transparan, dan lemahnya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang rentan. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya kehadiran regulasi sektoral yang mengatur secara khusus mengenai refund dalam e-commerce, serta perlunya penyelarasan antara kebijakan internal platform dan prinsip hukum nasional guna menjamin hak-hak konsumen secara adil dan pasti.

Actions (login required)

View Item